DPR Curiga Ada Permainan Dalam Divestasi Freeport

IH
Oleh Indra Hendriana
Rabu 16 Januari 2019
share
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menduga adanya rekayasa dalam divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 oleh PT Inalum. Sebab, transaksi ini tidak dibuka kepada publik secara rinci.

"Dugaan saya ini permainannya pemilik saja. Pemilik yang memberikan pinjaman, konsorsium yang mau memberikan pinjaman, sama dengan yang mau kita beli," kata Fahri di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Dengan demikian, dia meminta Inalum untuk membuka secara rinci transaksi divestasi yang uangnya didapat dari hasil pinjaman. Seharusnya, sejak awal Inalum terbuka kepada publik mengenai proses divestasi ini.

"Nah kalau mau jelas serahkan saja dokumennya pada DPR dan meminta KPK berinisiatif (audit, red) karena indikator ini," ujar dia.

Adapun dalam divestasi ini PT Inalum menerbitan global bond senilai US$4 miliar. Surat utang global itu terbagi atas empat masa jatuh tempo. Pertama obligasi senilai US1 miliar untuk tenor 2018-2021 (3 tahun) dengan kupon 5,99%.

Kedua, obligasi global senilai US$1,25 miliar untuk tenor 2018-2023 (5 tahun) dengan kupon 5,71%. Ketiga, obligasi global senilai US$1 miliar untuk tenor 2018-2028 (10 tahun) dengan kupon 6,53%. Keempat, obligasi global senilai US$750 juta untuk tenor 2018-2048 (30 tahun) dengan kupon 6,75%.

Dia menilai skema ini tak menguntungkan Inalum dan terlalu mahal. "Divestasi dengan global bon bunganya itu sangat mahal, 6,9-7 persen tergantung tenornya. Dan itu pinjaman asing dengan bunga besar. Padahal freeport kan punya cadangan emas yang melimpah harusnya itu menjadi jaminan bahwa freeport selama ini selalu untung. Artinya resiko juga kecil dalam artian mengembalikan hutang," kata dia.

Sementara Hidayat Matnoer, Pengamat Kebijakan Moneter dan Publik sebelumnya mengatakan, setiap obligasi global yang akan dijual di seluruh dunia harus memiliki underwriter.

Sebagai koordinator underwriter bond global tersebut ditunjuk BNP Paribas (Perancis), Citigroup (AS), Maybank (Malaysia), SMBC Nikko (Jepang), Standar Chartered Bank (Inggris).

Dalam simulasi beban keuangan perusahaan, Inalum akan membayar beban kupon sebesar Rp1,7 triliun setiap tahun dari global bond tersebut. Sementara potensi keuntungan bersih Freeport diperkirakan sebesar US2 miliar atau Rp28,9 triliun.

"Hitungan di atas kertas memang selalu mengesankan, namun risiko gagal bayar tetap ada dan Pemerintah Indonesia tetap menjadi penjamin global bond tersebut," kata Hidayat.

Menurut Hidayat, risiko jangka pendek juga ada, yakni bila bulan Juni 2019 transaksi Freeport tidak selesai, Inalum harus membayar kupon bunga 5,9%. "Laba belum jelas, namun beban kupon bond sudah di depan mata," ujar Hidayat.

Dalam aturan global bond, apabila Freeport McMoRan Inc ingin membeli global bond tersebut, Inalum tidak boleh melarang. Hal ini, menurut Hidayat, memungkinkan Freeport Indonesia dikuasai kembali oleh Freeport McMoRan Inc melalui tangan global bond Inalum.

"Skema global bond menjadikan Inalum hanya digunakan sebagai cangkang formal (Financial Vehicles) yang dapat digunakan kekuatan modal di luar Indonesia untuk menguasai Freeport Indonesia, seperti Feeport McMoRan Inc dan afiliasi turunannya," kata Hidayat.

Sekedar diketahui, Freeport masih banyak menyisakan masalah lingkungan. Antara lain kerusakan lingkungan dari aktivitas pembungan limbah berupa tailing telah berpotensi merugikan negara senilai Rp185 triliun.

Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan lindung tanpa izin pakai senilai Rp460 miliar; kekurangan penerimaan negara berupa PNBP dan kelebihan pencairan jaminan reklamasi senilai US$ 1.616.454.

Artinya, Freeport saat ini masih punya utang kepada Pemerintah Indonesia yang nilainha tidak sedikit. Anehnya, malah Inalum membayar lunas US$3,85 miliar kepada Freeport. Semoga saja akuisisi ini murni atas dasar kelayakan bisnis dan investasi ketimbang kepentingan politik di tahun politik.[jat]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA