KPK Akan Periksa Keluarga Anggota DPRD Bekasi?

IS
Oleh Ivan Setyadhi
Kamis 17 Januari 2019
share
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan untuk memanggil dan memeriksa keluarga Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Alasannya, KPK menduga plesiran sejumlah Anggota DPRD Bekasi ke Thailand, yang menggunakan uang diduga suap, mengajak keluarga.

"Tentu kami pertimbangkan ya apakah akan memanggil nanti anggota keluarga yang ikut jalan-jalan ke Thailand. Namun akan lebih baik sebenarnya para anggota DPRD Bekasi ini bersikap kooperatif dan jujur," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kamis (17/1/2019).

Febri menegaskan bagi anggota DPRD Bekasi maupun pejabat Pemprov Jawa Barat yang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, harus memberikan keterangan yang sesuai.

"Para saksi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Justru kalau bohong dalam proses pemeriksaan yang dilakukan bagi tahap penyidikan apalagi di proses persidangan maka ada resiko pidana tersendiri," ungkapnya.

Maka itu, Febri mengingatkan para saksi yang diperiksa dalam kasus suap Meikarta agar bersikap koperatif dan jujur.

"Bahkan jika dilakukan pengembalian uang, maka hal itu tentu akan dihargai secara hukum," tandasnya.

Untuk diketahui, penyidik KPK tengah menelisik dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRD Bekasi dengan mendalami peran mereka dalam struktur Panitia Khusus Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Bekasi.

Selain itu, penyidik juga sedang menelusuri para anggota DPRD Bekasi ke Thailand yang diduga fasilitas tersebut didapat dari memuluskan proyek Meikarta.

KPK pun telah mendapatkan pengembalian uang dengan total sebesar Rp180 juta dari sejumlah anggota DPRD Bekasi.

Sejauh ini KPK sudah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus suap proyek Meikarta. Mereka yakni Billy Sindoro, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. [ton]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA