Kalau Untung, BUMN Minta Inalum Divestasi Vale

IH
Oleh Indra Hendriana
Jumat 01 Maret 2019
share
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PT Inalum (Persero) mengkaji divestasi 20% saham PT Vale Indonesia.

Apabila divestasi 20% saham perusahaan penghasil nikel ini menguntungkan, maka tidak menutup kemungkinan Kementerian BUMN menugaskan Inalum mengakuisisi saham tersebut.

"Kalau kami sudah mulai (memberikan arahan) begitu kepada PT Inalum. Kami meminta untuk mempersiapkan, mengkaji kemungkinan untuk (divestasi) itu," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Hari Sampurno di Hall JCC, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Meski Inalum baru selesai mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar, dia mengklaim penugasan ini tidak akan memberatkan pada Inalum. Apalagi semangat pembentukan holding itu adalah mengakuisisi cadangan. "Enggak dong, membeli itu apa yang akan didapatkan," kata dia.

Nah, mengenai kabar adanya pertemuan antara Inalum dan Vale, membahas soal divestasi dia mengklaim tak tahu. "Mungkin saja. Saya tidak tahu," ujar dia.

Meski begitu, Kementerian BUMN tidak bisa langsung mengakuisisi saham itu. Tapi musti menunggu sikap Kementerian ESDM. Sementara Kementerian ESDM bakal memberi jawaban setelah jatuh tempo penawaran divestasi Vale pada Oktober mendatang.

PT Vale memang sudah melayangkan surat pemberitahuan divestasi saham.
Pada Maret 2016, perusahaan konsorsium pertambangan yang dipimpin oleh EMR Capital, spesialis dana ekuitas pertambangan swasta asal Australia, resmi menjadi pemegang saham utama Agincourt Resources.

Komposisi kepemilkan saham Agincourt dikuasai mayoritas oleh EMR Capital 61,4%, Farallon Capital 20,6%, Martua Sitorus 11% serta Robert Hartono & Michael Bambang Hartono 7%. Sementara Newwont dibeli oleh PT Medco Energi Internasional Tbk.

Sebelumnya Presiden Direktur Vale Nico Kanter mengatakan bila pihaknya saat ini tengah menanti jawaban pemerintah terkait pelepasan 20% saham melalui skema divestasi. Sikap pemerintah itu berkolerasi dengan perhitungan nilai saham yang nanti ditawarkan.

Pasalnya dalam KK yang dipegang Vale memuat dua mekanisme perhitungan saham yakni harga pasar yang wajar (fair market value) dan replacement cost.
"Jadi untuk valuasi kami menunggu sikap pemerintah," ujarnya.

Nico membeberkan valuasi saham menggunakan skema fair market value bila 20% saham dibeli oleh badan usaha milik negara (BUMN). Sementara perhitungan dengan skema replacement cost digunakan bila saham divestasi dibeli oleh pemerintah. "Harus ada pihak yang ditunjuk baru valuasi," jelasnya. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA