Divestasi Vale Indonesia Masih Terkatung-katung

IH
Oleh Indra Hendriana
Jumat 01 Maret 2019
share
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Divestasi 20% saham PT Vale Indonesia Tbk masih belum jelas alias ngambang. Meskipun Kementerian BUMN menyatakan minat mencaplok saham, tapi menunggu sikap dari Kementerian ESDM.

Sementara Kementerian ESDM bakal memberi jawaban setelah jatuh tempo penawaran divestasi Vale pada Oktober mendatang. "(Divestasi Vale (Belum). Belum ada dari ESDM. Kan suratnya ke ESDM. Prosesnya seperti apa kalau ESDM sudah kasih persetujuan untuk divestasi," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Hari Sampurno di Hall JCC Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Meski demikian, dia tak memugkiri sudah memberikan arahan kepada BUMN untuk membeli saham Vale, Yakni PT Inalum. Tapi arahan itu belum berupa penugasan.

Kata Fajar, penugasan ini sama halnya dengan divestasi saham PT Freeport Indonesia. Hanya saja hingga saat ini belum ada penugasan bagi holding industri pertambangan tersebut. "Kepada Inalum kita meminta untuk mempersiapkan, mengkaji kemungkinan-kemungkinan untuk itu," kata dia.

Menurut dia, bila kepadan penugasan itu diberikan pada Inalum tentunya tak akan memberatkan, meski sebelumnya Inalum sudah melakukan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia senilai US$3,85 miliar. "Enggak (menjadi beban) dong. Itungannya gini, membeli tapi mendapatkan apa. Itu itungannya," kata dia.

Apalagi, tekan dia, penugasan ini sejalan dengan pembentukab holding tambang ini. "Holding itu salah satu amanahnya adalah mengakuisi cadangan-cadangan itu," ujar dia.

Sementara itu Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Bambang Gatot menuturkan Vale memang sudah melayangkan surat pemberitahuan divestasi saham. Hanya saja dia menegaskan jatuh tempo divestasi Vale pada Oktober mendatang. Artiannya pada Oktober nanti Vale diminta kembali melayangkan penawaran saham. "Tunggu Oktober jatuh tempo," ujar dia.

Bambang mempersilahkan Vale bila ingin melepaskan saham tersebut sebelum jatuh tempo. Dia menyebut hal tersebut sudah dilakukan oleh pemegang Kontrak Karya (KK) PT Agincourt Resources maupun PT Newmont Nusa Tenggara.

Pada Maret 2016, perusahaan konsorsium pertambangan yang dipimpin oleh EMR Capital, spesialis dana ekuitas pertambangan swasta asal Australia, resmi menjadi pemegang saham utama Agincourt Resources.

Komposisi kepemilkan saham Agincourt dikuasai mayoritas oleh EMR Capital 61,4%, Farallon Capital 20,6%, Martua Sitorus 11% serta Robert Hartono & Michael Bambang Hartono 7%. Sementara Newwont dibeli oleh PT Medco Energi Internasional Tbk.

Namun Bambang menyebut pelepasan saham sebelum jatuh tempo itu bisa dikategorikan sebagai divestasi. "Nanti kalau presentase akhir dianggap sudah berapa persen juga kan," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Direktur Vale Nico Kanter mengatakan bila pihaknya saat ini tengah menanti jawaban pemerintah terkait pelepasan 20% saham melalui skema divestasi. Sikap pemerintah itu berkolerasi dengan perhitungan nilai saham yang nanti ditawarkan.

Pasalnya dalam KK yang dipegang Vale memuat dua mekanisme perhitungan saham yakni harga pasar yang wajar (fair market value) dan replacement cost.
"Jadi untuk valuasi kami menunggu sikap pemerintah," ujarnya.

Nico membeberkan valuasi saham menggunakan skema fair market value bila 20% saham dibeli oleh badan usaha milik negara (BUMN). Sementara perhitungan dengan skema replacement cost digunakan bila saham divestasi dibeli oleh pemerintah. "Harus ada pihak yang ditunjuk baru valuasi," jelasnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA