Timses Jokowi Usul BBM Kena Cukai, Ini Kata Ekonom

IH
Oleh Indra Hendriana
Jumat 05 April 2019
share
Ekonom Indef Bhima Yudhistira

INILAHCOM, Jakarta - Ide pengenaan cukai terhadap bahan bakar minyak (BBM) agar masyarakat menggunakan trasportasi massal, dinilai cukup positif. Tapi, perbaiki dulu layanan transportasinya.

"Poinnya itu sebenarnya memang cukai bisa dijadikan alat untuk mengendalikan eksternalitas negatif ya, di Indonesia itu memang tertinggal. Saya mendukung ide itu," kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Namun, untuk mengimplementasikan ide itu, kata dia, harus didukung ketersediaan yang transportasi publik yang memadai. Menurut dia, saat ini transportasi publik belum terlalu memadai. "Ketersediaan transportasi publiknya juga harus ada dulu," kata dia.

Di sisi lain, kata dia, apabila cukai BBM itu diterapkan, maka pemerintah juga harus tetap menjaga ketersediaan BBM. Jangan sampai karena ada kebijakan ini stok BBM berkurang. "Kemudian yang kedua berkaitan dengan konsumsi pasokannya tetap dijaga. Jangan sampai harganya naik pasokan berkurang gitu," ujar dia.

Adalah Hasbullah Thabrany, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, mengungkap usulan cukai untuk BBM. Alasannya, ya itu tadi, membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi polusi.

Hasbullah bilang, bila Jokowi-Amin terpilih lagi, maka pemerintah akan mengusulkan perluasan pengenaan cukai untuk 12 produk. Di mana salah satunya adalah pengenaan cukai untuk BBM yang selama ini disubsidi pemerintah. "Dipakai silahkan, tapi secukupnya, kalau dicukai akan mengurangi konsumsinya dan udara sehat," jelas Hasbullah di Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/3/2019).

Selain BBM, Hasbullah dan timnya mengusulkan perluasan cukai untuk ban mobil, kayu gelondongan, minuman yang mengandung gula tinggi dan makanan yang mengandung garam tinggi. Selain itu, juga termasuk cukai rokok, alkohol, dan plastik.

Hasbullah mengaku, Jokowi-Amin akan berkomitmen dalam hal pengendalian melalui cukai. Saat ini, usulan sudah disampaikan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Hanya saja, untuk mengimplementasikan memang perlu waktu lama, sebab harus melalui keputusan Undang-undang (UU) yang dibahas bersama DPR. Terkait dengan efeknya ke penerimaan, Hasbullah mengaku sudah melakukan kajian. Hanya saja dia belum membeberkan angkanya. "Pasti keseluruhan penerimaan APBN baik," jelas dia. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA