Said Didu ke Tjahjo: Apa Dasar Hukum Kemendagri

WN
Oleh Willi Nafie
Selasa 30 Juli 2019
share
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Dalam beberapa waktu terakhir ramai pemberitaan soal langkah Kementerian Dalam Negeri memberikan data kependudukan ke belasan pihak swasta, agar mempermudah mereka melakukan verifikasi. Adapun data tersebut berupa Nomor Identitas Kependudukan atau NIK.

Sementara itu, Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengkritisi langkah Kementerian Dalam Negeri tersebut. Semestinya negara wajib melindungi data pribadi warga.

"Bapak Mendagri Pak @tjahjo_kumolo yang terhormat, setahu saya negara harus melindungi data pribadi warrants. Kok Kemendagri justru menyerahkan data pribadi warga ke pihak swasta,?" cuit akun Twitter @msaid_didu, dikutip Selasa (30/7/2019).

Said Didu mempertanyakan dasar hukum Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan data kependudukan ke pihak perusahaan pembiayaan berupa Nomor Identitas Kependudukan tersebut.

"Apa dasar hukum Kemendagri melakukan hal tersebut ?," tandasnya. [rok]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA