Seharusnya MPR Dilibatkan Dalam Pemindahan Ibukota

FZ
Oleh Fadli Zikri
Jumat 23 Agustus 2019
share
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, seharusnya pemerintah juga melibatkan MPR RI terkait rencana pemindahan Ibukota ke Kalimantan.

Alasannya, dalam UUD 1945 pasal 2 ayat 2 menjelaskan, MPR bersidang sedikitnya lima tahun sekali di Ibu Kota Negara, sedangkan Ibu Kota Negara.

"Terkait UUD di Pasal 2 ayat 2 menjelaskan MPR bersidang sedikitnya lima tahun sekali di Ibukota negara. Ibukota negara sekarang Jakarta. Kalau akan melakukan pemindahan, harusnya MPR disounding juga dong," kata Hidayat di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Anggota MPR sendiri terdiri dari para anggota DPR dan DPD RI. Sehingga menurutnya MPR penting untuk dilibatkan.

"MPR sebagai perwujudan dari seluruh anggota dewan itu juga penting bagaimana caranya tentang pemindahan Ibukota, nah disitu MPR akan bersidang," ujar Hidayat.

Seperti diketahui, pemerintah berencana memindahkan Ibukota ke pulau Kalimantan. Namun begitu, pemerintah belum memutuskan kota yang akan dijadikan sebagai Ibukota baru. [rok]

# TAG
MPR

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA