Ini Pendapat Sandiaga Uno Soal Revisi UU KPK

HC
Oleh Happy CH Karundeng
Minggu 15 September 2019
share
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menilai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diperhatikan kembali. Sandi mengaku tidak setuju jika nantinya penyadapan yang dilakukan penyidik KPK harus mendapat persetujuan dari pihak eksternal.

"Harus dibedah mana yang, karena banyak sekali poin-poin yang ada dalam revisi tersebut. Yang saya tidak setuju adalah secara sistematis melemahkan KPK dengan bahwa penyadapan itu harus berkoordinasi, itu ya buat apa. Terus juga bagaimana KPK ini tidak lagi menjadi independen, pasti akan memperlemah kinerja KPK ke depan," katanya, Sabtu (14/9/2019).

Meski demikian dalam beberapa poin, Sandiaga Uno setuju adanya revisi UU KPK, misalnya pembentukan Dewan Pengawas. Ia menilai, Dewan Pengawas dibutuhkan untuk memonitor kinerja KPK. Sehingga lembaga bergerak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

"Pertama, bagaimana karena manusia itu bisa melakukan kesalahan. Seandainya teman-teman di KPK melakukan kesalahan perlu diberikan exit mecanism, SP3. Dewan pengawas saya rasa perlu. Semua lembaga enggak bisa menjadi superbodi. Harus ada oversize. Saya sepakat," tandasnya. [hpy]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA