Ketua Fraksi Golkar Melchias Mekeng Mangkir Lagi

IS
Oleh Ivan Sethyadi
Jumat 20 September 2019
share
Ketua Fraksi Golkar di DPR Melchias Markus Mekeng - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi Golkar di DPR Melchias Markus Mekeng mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (19/9/2019).

Mekeng sedianya diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementeriaan ESDM.

"Yang bersangkutan mengirimkan surat sedang ada kegiatan dinas ke luar negeri dan melakukan check up kesehatan. Kegiatan disebut dalam rangka pembahasan RUU Bea Material," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfrimasi, Kamis (19/9) malam.

Ini merupakan kali ketiga politikus Golkar itu tidak memenuhi panggilan penyidik. Mekeng sudah dua kali tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan KPK. Panggilan pertama dilakukan pada Senin (16/9/2019) dan Rabu (18/9/2019). Namun, ia tidak hadir dengan alasan sedang di luar negeri.

Menyikapi hal tersebut, Febri mengaku belum mendapat informasi dari penyidik soal langkah apa yang akan diambil selanjutnya.

Dalam perkara ini, lembaga antirasuah juga telah melayangkan surat pelarangan bepergian keluar negeri ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk Melchias Markus Mekeng selama enam bulan kedepan terkait perkara ini.

Dicegahnya Politikus Golkar itu guna kepentingan proses penyidikan. Pasalnya, hal itu agar memudahkan apabila sewaktu-waktu penyidik membutuhkan keterangan dari Mekeng.

Kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial sekaligus mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo.

Dalam kasus ini, Samin Tan diduga memberikan suap sekitar Rp5 miliar kepada Eni Saragih. Suap itu diberikan Samin Tan terkait pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. [rok]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA