Pakar Maritim Ragukan Implementasi GCG di KBN

IN
Oleh inilahcom
Kamis 26 September 2019
share
Direktur The Maritime National Istitute (Namarine), Siswanto Rusdi - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Direktur The Maritime National Istitute (Namarine), Siswanto Rusdi mempertanyakan implementasi Good Corporate Governance (GCG) dari PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Siswanto mendorong KBN untuk lebih memahami Undang-undang No 17 Tahun 2008 dan turunannya yaitu PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan yang diperbaharui oleh PP 64/2015.

Selain itu, ada sejumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur level pelaksanan dan teknis berkaitan dengan konsesi (pengelolaan) pelabuhan. Karena menurut diac banyak pelaku usaha yang kurang memahami maksud konsesi dari UU tersebut.

"Ke depan, KBN harus tahu karakter bisnisnya sebagai pengelola lahan meskipun ada bisnis pengelolaan sisi laut tapi aturannya harus dipahami dengan jelas," kata Siswanto di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Siswanto menyatakan hal tersebut menanggapi adanya beberapa masalah pada penerapan GCG di PT KBN. Seperti diketahui, sebagai sebuah perusahaan milik negara seharusnya PT KBN menerapkan tata kelola perusahaan secara GCG dengan sebaik-baiknya.

Penerapan GCG ini sekaligus sebagai upaya pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik melalui APBN sebagai kekayaan negara yang disisihkan.

Pada kenyataannya, penerapan GCG di KBN, malah menimbulkan keraguan. Banyak pertanyaan muncul tatkala muncul hasil laporan auditor independen Ishak Saleh Soewondo & Rekan atas laporan keuangan KBN.

Salah satu masalah GCG itu adalah terjadinya perselisihan hukum antara PT KBN dengan anak perusahaannya sendiri yaitu PT KCN. Di mana PT KBN justru mengajukan gugatan hukum terhadap PT KCN, yang berujung pada kekalahan PT KBN di tingkat kasasi MA. Permasalahan hukum itu muncul karena keinginan PT KBN untuk menguasai 50 persen saham pada PT KCN.

Padahal sejak kesepakatan awal PT KBN dan investor yang juga telah direstui pemegang saham PT KBN sendiri, yakni Kementerian BUMN & Gubernur DKI Jakarta, Proyek KCN adalah Proyek NON APBN/APBD. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA