PA 212: Negara Ini Bukan Milik Para Penguasa

MY
Oleh Muhammad Yusuf Agam
Senin 11 November 2019
share
Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif menilai logika berpikir penguasa di luar akal sehat, karena Habib Rizieq Shihab (HRS) sebagai rakyat Indonesia tidak mungkin mengancam eksistensi sebuah negara.

"Perlu kita luruskan bersama, bahwa Negara ini bukan milik para penguasa. Negara ini adalah milik rakyat Indonesia. Sebagai pemilik tentu saja di luar logika sehat bila ada yang berfikir pemilik mengancam eksistensi kepemilikannya," kata Slamet di kantor DPP FPI, Jalan Petamburan, Jakarta Barat, Senin (11/11/2019).

Slamet menegaskan bahwa alasan utama Rizieq Shihab tidak bisa meninggalkan wilayah Kerajaan Saudi, dalam dokumen yang dipegang oleh HRS adalah karena semata-mata alasan keamanan.

Alasan keamanan tersebut adalah kekhawatiran pihak Kerajaan Saudi akan keselamatan Rizieq Syihab. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh mantan
Dubes Saudi untuk Indonesia.

"Pihak kerajaan Saudi sendiri sudah menyatakan siap untuk mempersilahkan HRS keluar dari wilayah Kerajaan Saudi kapan saja bila ada jaminan clearance dari pihak Indonesia," ucap Slamet.

Dengan demikian, lanjut dia, persoalan keberadaan Rizieq tidak bisa meninggalkan wilayah Saudi Arabia, bukanlah merupakan murni persoalan hukum. "Namun lebih disebabkan persoalan politik yang bersumber dari dalam negeri Indonesia," sambung dia.

Di tempat yang sama, Direktur HRS Center Abdul Chair Ramadhan menambahkan, salah satu kewajiban negara, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memberikan perlindungan terhadap segenap warga Negara Indonesia. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28l ayat 4, Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28E ayat 1 UUD 1945.

Bunyi pasal 281 ayat 4 bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah."

Dalam Pasal 28D ayat 1 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum".

Kemudian Pasal 28E ayat 1, "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

"Semua tindakan politik dan hukum yang bertentangan dengan norma konstitusi diatas adalah merupakan pelanggaran terhadap konstitusi NKRI," tegasnya.

Abdul Chair menambahkan apabila Pemerintah Indonesia tidak melakukan pencekalan terhadap Rizieq, maka perlu mengeluarkan surat keterangan keamanan tingkat tinggi yang memungkinkan seseorang mengakses informasi keamanan nasional atau masuk ke tempat-tempat tertentu di negara lain atau yang disebut surat clearance.

"Kami menuntut hak-hak dasar HRS selaku warga Negara Republik Indonesia tidak diganggu atas dasar perintah konstitusi. Dan kami juga meminta pihak yang berwenang di Indonesia, apabila memang menyatakan tidak melakukan penzaliman terhadap HRS," paparnya.

"Maka sudah sepatutnya memberikan dan atau mengirimkan surat clearance kepada otoritas Kerajaan Saudi Arabia, bahwa HRS tidak perlu dicegah lagi untuk meninggalkan wilayah Kerajaan Saudi Arabia," sambung dia. [ton]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA