Cegah 3 Periode Ahli Imbau Tunda Amandemen UUD 45

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 16 November 2019
share
Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, menyarankan tak dilakukan Amandemen UUD 45 oleh MPR pada periode 2019-2024.

Hal ini disampaikan Irman saat menghadiri Rakornas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesi Leadership Talks "Oposisi Kepantasan Demokrasi" Jumat, 15 November 2019.

"Saya tidak sarankan amandemen konstitusi di periode ini," kata dia.

Alasannya, lanjut Irman, ditakutkan bakal ada perubahan. Seperti soal masa jabatan presiden dalam amandemen tersebut. Seperti dari dua priode berubah menjadi tiga priode. Lalu hilangnya proses Pemilu Presiden berganti dengan Presiden dipilih langsung oleh MPR, dengan dalil bila diadakan Pilpres membutuhkan banyak biaya yang dikeluarkan.

"Bisa saja begitu. Takutnya frase kata dua kali masa jabatan Jadi cukup kan tiga karena masih ada rencana yang belum selesai. Kalau mau dicari pembenarannya dapat aja gitu," tutupnya. [wll]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA