Jangan Takut Menolak RSPO

Pasar Minyak Sawit Bersertifikat Tak Menjanjikan

IN
Oleh inilahcom
Selasa 26 November 2019
share
(Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kalangan produsen menuntut janji penyerapan minyak sawit berkelanjutan atau Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) di pasar global. Setiap tahun, penjualan CSPO di bawah 50% yang berakibat oversuplai CSPO dan tidak adanya premium price bagi konsumen.

Walaupun, produsen sudah mampu memenuhi prinsip dan kriteria sertifikat berkelanjutan sesuai permintaan negara maju terutama Eropa. "RSPO tidak membela kepentingan industri sawit baik produsen dan petani. Yang terjadi, tekanan terus diberikan. Saat harga turun ataupun tidak ada premium price. Mereka tidak membela anggotanya," kata Maruli Gultom, Pengamat Kelapa Sawit saat menjadi pembicara dalam Diskusi "Evaluasi Penyerapan CPO Bersertifikat di Pasar Global" di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Selain Maruli, diskusi yang digelar Majalah Sawit Indonesia ini, menghadirkan mantan Menteri Pertanian Prof Bungaran Saragih sebagai pembicara.

Masih kata Maruli, ditengarai sertifikasi RSPO lebih banyak memuat kepentingan business to business. Buktinya, anggota RSPO harus membayar iuran setiap tahun. Mahalnya biaya sertifikasi dan surveillance menjadi bukti RSPO lebih banyak bersifat bisnis. "Produsen mau saja bayar untuk dipermalukan oleh NGO dalam forum tahunan. Kalaupun ingin menerapkan prinsip sustainable tidak perlu menjadi anggota RSPO," ujarnya.

"Saya usul tinggalkan saja RSPO. Karena RSPO tidak paham soal perkebunan sawit, apalagi membela sawit Indonesia. Dengan begitu mereka bubar dengan sendirinya," tegas Maruli.

Dia pun mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab ketika premium price tidak terwujud. Harusnya sertifikasi ini memberikan nilai tambah bagi pesertanya. Namun, faktanya sangatlah berbeda.

Kata dia, penolakan sawit di Eropa bukanlah persoalan merusak lingkungan tetapi persaingan energi dengan produk minyak nabati yang diproduksi Eropa seperti kedelai, rapeseed, dan sun flower.

Yang harus dipahami bahwa tidak semua konsumen di Eropa mau membayar premium price bagi produk minyak sawit berkelanjutan. "Siapa yang bertanggungjawab ketika premium price tidak ada (bagi produsen dan petani sawit)," ungkapnya.

Prof Bungaran, Menteri Pertanian Periode 2000-2004, menjelaskan, konsumen minyak sawit dunia yang selama ini menuntut sustainability ternyata inkonsisten. Penyerapan pasar CPO bersertifikat sustainablity, saat ini baru 60% dari total produksi CPO bersertifikat sustainability.

Menurutnya, konsep sustainability yang berlaku dan diadopsi sekarang ini, baik ISPO maupun RSPO merupakan konsep absolute sustainability dengan dua kategori, yakni sustainable or unsustainable.

Di mana, pendekatan sustainability bersifat mutlak dinilai kurang tepat. Padahal, sustainability ini merupakan konsep relatif yakni lebih sustainable (more sustainable) dari sebelumnya, atau dibandingkan yang lain.

Diakuinya bahwa banyak pihak berpandangan bahwa sertifikasi sustainability minyak sawit dinilai diskriminatif karena hanya menuntut sertifikasi pada komoditas sawit, dan belum diberlakukan di seluruh komoditi, maupun produk diperdagangkan secara internasional.

Padahal, kewajiban sustainability ini bersifat menyeluruh, baik dalam perundang-undangan berlaku di Indonesia maupun platform SDGs yang telah diratifikasi di Indonesia. Adapun perwakilan petani yang hadir dalam diskusi mengakui terjadi ketidakadilan bagi petani peserta RSPO.

Gulat Manurung, Ketua Umum DPP Apkasindo yang hadir dalam diskusi tak kuasa menahan hasrat untuk bicara. Dia menyebutkan, anggota Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) bak dikejar-kejar untuk mengikuti sertifikasi RSPO. Ironisnya, ketika sudah menggenggam sertifikat ISPO, tidak ada manfaat yang didapat. Lantaran harga sawit yang harus diterima petani terbilang rendah.

"Mereka (petani) dijanjikan harga bagus. Tapi tidak ada. Permintaan minyak sawit bersertifikat lebih rendah dari produksi. Pembeli yang ingin minyak sawit bersertifikat jumlahnya juga sedikit. Artinya, tuntutan sertifikat bagian politik dagang negara pembeli seperti Eropa. Kita dituduh merusak hutan dan lingkungan. Padahal, yang menuduh belum tentu pahan dan mengerti sawit," tegasnya.

Para pembicara sepakat bahwa sawit Indonesia harus berdaulat di kancah perdagangan global. Bungaran mengakui, program biodiesel B30 yang digagas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), mampu meningkatkan permintaan minyak sawit domestik.

Sehingga bisa mengerek kesejahteraan petanis awit di daerah. Diharapkan, program ini bisa berjalan konsisten. Saat ini, pasar CPO terbesar berada di India dan Tiongkok. Termasuk juga kebutuhan pasar domestik setelah B30 berjalan.

"Tapi, kita harus paham bahwa Indonesia punya peluang mengisi kebutuhan pasar minyak sawit dunia. Kita harus melihat peluang itu, jangan diabaikan. Itu sebabnya, produktivitas dan kualitas harus diperhatikan bersama," pungkas Bungaran. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA