Tiru China dan India, PKS Dorong Ada Wamen EBT

IN
Oleh inilahcom
Jumat 29 November 2019
share
Anggota Komisi VII DPR asal Fraksi PKS, Rofik Hananto - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR asal Fraksi PKS, Rofik Hananto mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di tanah air. Kata kuncinya, pemerintah harus menjaga konsistensi dan kontinuitas.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis (27/11/2019), Rofik mengingatkan pemerintah tentang pentingnya pengembangan industri Energi Baru Terbarukan (EBT). Agar terjadi kontinuitas pasokan energi yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"EBT berkaitan dengan kelistrikan dan bahan bakar. Di kelistrikan ada (potensi) air, angin, matahari, laut, panas bumi, dan biomassa. Perlu segera dibuat program yang masif dan terstruktur untuk penguatan EBT di biomassa contohnya. Beberapa perusahaan swasta telah menggunakan cangkang sawit untuk biomassa, menjadi alternatif yang sangat bagus untuk EBT," ungkap Rofik.

Menurutnya, alam Indonesia yang sangat kaya memiliki potensi besar untuk menambah rasio elektrifikasi nasional melalui EBT. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan target 23% EBT dalam bauran energi sebelum 2025.

Tak hanya pengembangan EBT, Rofik pun mengusulkan penggunaan EBT dalam kendaraan-kendaraan umum di Indonesia. "Kami mohon penggunaan EBT yang terkait dengan bahan bakar gas dan listrik untuk kendaraan umum dapat segera diaplikasikan, mungkin untuk kendaraan-kendaraan umum pemerintah (dulu), sampai akhirnya untuk kendaraan pribadi pada tahun 2020," ujarnya.

Mendukung EBT mendapat perhatian serius pemerintah, Rofik menyoal perlukah Menteri ESDM memiliki Wakil Menteri ESDM khusus menangani soal EBT. Di negara maju seperti China dan India, ada menteri khusus menangani EBT. "Dan kita mengetahui bahwa India sangat gencar mengembangkan EBT sebagai energi masa depan yang makin hijau dan ekonomis," paparnya.

Di lain sisi, dirinya menyampaikan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikan Tarif Dasar Listrik pada 2020. Dia juga menanyakan perkembangan proyek EBT Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT Geo Dipa Energi di Dieng. "Ini penting agar PT Geo Dipa Energi dapat segera beroperasi. Apalagi ini adalah Proyek Nasional Pertama PLTP di Indonesia yang di monitor secara khusus oleh Staf Kepresidenan. Beroperasinya PT Geo Dipa Energi juga bisa menunjang kebutuhan energi di Jawa dan Bali," ungkapnya.

Selanjutnya Rofik mendorong evaluasi terkait proyek geothermal di Gunung Slamet, laporan secara tertulis impor migas nasional, melonggarkan aturan dari PLN terkait penggunaan energi alternatif dan usulan keterlibatan swasta dalam kebijakan perdagangan migas di Indonesia.

Tak berhenti di situ, Anggota DPR Dapil Jawa Tengah VII ini, menyampaikan bahwa perkembangan dapilnya yang sedang mengalami kekeringan panjang sehingga mengusulkan prioritas alokasi sumur bor air untuk membantu penyelesaian permasalahan kekeringan tersebut. "Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara mengalami kekeringan panjang sejak Juni hingga November. Tolong sumur bor air diprioritaskan di dapil kami," tandasnya," tukasnya. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA