Pemerintah Disarankan Batal Ajak Swasta Jual Avtur

IH
Oleh Indra Hendriana
Jumat 06 Desember 2019
share
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, pemerintah musti membatalkan wacana swasta ikut jualan avtur. Pasalnya, apabila itu dilakukan pada akhirnya akan memberatkan pemerintah.

Menurut pengamat energi ini, sebagai pemain baru, bisa dipastikan mereka tidak akan memproduksi avtur di dalam negeri melainkan impor. Nah apabila hal itu terjadi, maka defisit neraca perdagangan Indonesia akan semakin melebar. Padahal saat ini pemerintah tengah menekan impor minyak dan gas (migas).

"Pemerintah harus tegas menolak pemain baru avtur jika tak bisa produksi avtur didalam negeri dan mewajibkan juga untuk memiliki sarana dan fasilitas avtur dan tak boleh sewa dari Pertamina dan mewajibkan pemain baru untuk juga beroperasi di bandara bandara kecil di seluruh NKRI," kata Sofyano dalam siaran resmi, Jumat (6/12/2019).

Nah, untuk mengurangi defisit sektor migas, sudah saatnya pemerintah menetapkan Pertamina sebegai agregator BBM jenis Solar dan avtur yang sudah bisa disediakan didalam negeri. "Karena terkait program B 30," ujar dia.

Sementara Ekonom AEPI Salamuddin Daeng mengatakan, pemerintah jangan sampai tergoda lagi membuka kran impor avtur kepada pihak manapun baik pertamina maupun swasta dengan alasan apapun. Dikarenakan impor produk BBM sudah membuat Indonesia terjajah dalam ketergantungan. "Mengingat avtur adalah jenis bahan bakar yang sudah bisa diproduksi oleh kilang dalam negeri," kata dia.

Menurut dia, apabila pemerintah tergoda lagi melalakukan impor lagi, apalagi dengan mengijinkan swasta melakukan impor, maka dikuatirkan kinerja kilang dalam negeri akan terganggu.

"Kalau ada kementerian yang mau melakukan liberalisasi avtur dengan cara membuka kran impor, maka itu sama saja dengan menantang perintah Presiden Jokowi yang bertekad mengurangi impor dalam upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan yang saat ini mengalami defisit yang besar," kata dia.

Sebelum Menhub Budi Karya Sumadi buka suara soal mahalnya harga tiket pesawat. Menurut dia, salah satu faktornya harga avtur yang tinggi. Nah untuk menekan itu wacana melibatkan swasta jualan avtur digulirkan.

Sementara Menteri BUMN tidak masalah bila swasta ikut berjualan avtur. Tapi swasta harus memproduksi avtur di dalam negeri. Bukan impor yang akhirnya membuat defisit neraca perdagangan melebar. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA