Sri Mulyani, Sepeda Brompton dan Utang Luar Negeri

IN
Oleh inilahcom
Senin 09 Desember 2019
share
Menteri Keuangan Sri Mulyani - (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Ada menarik saat konferensi pers tentang dugaan penyelundupan motor gede (moge) Harley Davidson dan sepeda Brompton yang berdampak kepada pemecatan Ari Askhara dari posisi Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam temu media yang digelar pada Kamis (5/12/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba-tiba menanyakan seperti apa rasanya menaiki sepeda Brompton seharga Rp50 juta yang masuk dalam list barang selundupan itu. "Ini sepeda harga Rp 50 juta, bagaimana rasanya?" ucap Sri Mulyani dihadapan awak media.

Seketika media dan warganet menjadi heboh dengan pertanyaan Sri Mulyani, seolah tak pernah menggowes sepeda tunggangan kalangan ningrat Kerajaan Inggris itu. Ah, masak sekelas Sri Mulyani yang mantan Direktur Bank Dunia tak pernah merasakan barang mewah?

Selanjutnya, warganet dikejutkan dengan munculnya foto Sri Mulyani beserta suami menunggangi sepeda mahal itu, diunggak oleh akun @donadam86. Sri Mulyani dan suami kompak mengenakan kaus berwarna oranye, bertuliskan Oeang Run. Di mana, Sri Mulyani menaiki Brompton hitam, sementara sang suami bersepeda Brompton kuning.

Tak perlu menunggu lama, warganet bereaksi spontan. Dan, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti buru-buru memberikan klraifikasi atas beredarnya foto tersebut.

"Foto tersebut diambil pada acara Sepeda Santai dalam rangkaian Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) 2017 dan kedua sepeda tersebut bukanlah milik Menteri Keuangan dan suami, namun disediakan oleh panitia HORI 2018," papar Nufransa.

Pihak Kemenkeu juga mengaku tidak begitu paham merek sepeda yang dipakai Sri Mulyani dan suami pada waktu itu.

Namun, bantahan tersebut bisa saja tak ada gunanya. Lantaran publik sudah terlanjut memberikan stempel negatif kepada sang menteri. Apalagi ini menyangkut kejujuran dari seorang pejabat negara.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengatakan, Sri Mulyani saat menjabat menteri keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), bersama mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono telah berbohong atas keputusan penyelamatan Bank Century dengan dikucurkan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) Rp6,7 triliun.

Fakta ini terungkap saat JK dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam sidang terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) IV Bidang Pengelolaan Devisa dan Moneter Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (8/5/2014) dilansir dari Sindonews.com.

Pernyataan JK ini berkaitan dengan keputusan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang ditetapkan KSSK dalam rapat terbatas, yang dihadiri Sri Mulyani dan Boediono selaku Gubernur BI sekaligus anggota KSSK pada 21 November 2008 (dini hari), dan setelah pengucuran PMS Rp2,7 triliun pada 25 November 2008.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu pernah mengkritisi Menkeu Sri Mulyani Indrawati terkait capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Beberapa hari lalu, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa tahun 2018 baru pertama kali sejak 2011 penerimaan APBN mencapai target dan tidak melakukan perubahan APBN. Pernyataan tersebut kurang tepat," ujar Said yang menyertakan tagar #MARIKITAJUJUR melalui akun Facebook resminya 'Muhammad Said Didu' pada Rabu (2/1/2019).

Said Didu beralasan, surplus penerimaan APBN sudah pernah terjadi pada 2007 dan 2008. Disebutkan Said, penerimaan negara pada 2007 sebesar 4 persen di atas target. "Bahkan, di tahun 2008 seingat saya targetnya dinaikkan karena harga minyak naik dan saat itu terjadi krisis ekonomi tapi penerimaan 9,7 persen di atas target," kata Said Didu.

Dia mengaku gagal paham atas alasan Sri Mulyani mengambil rentang 2011-2018 untuk menunjukkan tren penerimaan. Ada upaya menutupi data 2007 dan 2008 sehingga masyarakat menganggap tercapainya target penerimaan 2018 adalah yang pertama.

Said Didu juga menilai pemerintah keliru karena tidak mengajukan perubahan APBN 2018, khususnya pada target penerimaan yang semestinya dikerek. Pasalnya, tahun lalu, harga minyak, gas, dan batu bara menanjak.

Sebagai contoh, lanjutnya, asumsi harga minyak US$48 per barel, sementara realisasi adalah US$66 per barrel. Artinya, menurut Said, jika target penerimaan dibuat realistis -bukan dibuat rendah- dipastikan realisasinya tidak tercapai. "Semoga ke depan semua makin jujur kepada rakyat. Hentikan pencitraan dengan data yang tidak valid," tulis Said Didu.

Oh iya, satu lagi masalah krusial yakni soal utang luar negeri. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2019, mencapai US$395,6 miliar, atau setara Rp 5.562 triliun (kurs Rp14.061/US$). Terdiri dari ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$197,1 miliar, serta ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar US$198,5 miliar. Jumlah ULN Indonesia tersebut naik 10,2% secara year on year (yoy), yang dipengaruhi meningkatnya pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan ULN swasta.

Memang tak ada yang salah dengan utang, tapi bila pengelolaan surat utang di mana bunga yang ditetapkan menjadi paling tinggi di kawasan Asia Tenggara, itulah yang menjadi masalah besar. Sebab, dengan bunga yang lebih tinggi membuat pemerintah mesti menggelontorkan uang yang lebih besar ketika jatuh tempo. Contoh besaran utang yang mesti dibayar oleh pemerintah dengan besaran bunga lebih dari 8% dan tenor 10 tahun jauh lebih besar 135% dibanding Vietnam.

Artinya, kalau buat Indonesia bisa rugi, karena mesti membayar utang lebih mahal dari negara-negara di kawasan. Misalnya Vietnam itu 4,8% kalau dibandingin dengan tenor kita 10 tahun maka kita mesti bayar lebih mahal 135%.

Misalnya, bila kita merinci anggaran belanja pemerintah pada Juni 2019, disebutkan bahwa pembayaran bunga utang mencapai Rp127,1 triliun atau tumbuh positif 13%. Sementara, subsidi hanya sebesar Rp50,6 triliun, atau minus 17%.

Akibatnya, tarif dasar listrik pengguna 900 VA akan mengalami kenaikan, bahan bakar minyak melangit, dan tak ada lagi harga murah untuk gas tabung 3Kg.

Subsidi yang menjadi hak untuk rakyat Indonesia yang masih sulit hidupnya dikorbankan Sri Mulyani untuk bayar bunga utang bagi para kreditur dan investor kaya raya.

Sebagian kalangan mempertanyakan kehadiran Sri Mulyani di tim ekonomi Jokowi. Dikhawatirkan pola neoliberalisme yang bertumpu kepada pengetatan anggaran alias austerity policy, bakal dipertahankan di periode kedua pemerintah Jokowi.
Jadi, omong kosong perekonomian Indonesia akan ganti arah mengikuti model Asia seperti Korea Selatan atau Jepang. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA