Terlambat Serahkan RAPBD

Papua Barat Tak Dapat Dana Tambahan 2020

IN
Oleh inilahcom
Senin 09 Desember 2019
share
Pemerintah Provinsi Papua Barat - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Manokwari - Pemerintah Provinsi Papua Barat kehilangan peluang untuk memperoleh tambahan dana transfer dari pusat pada tahun anggaran 2020.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Abia Ullu menyebutkan hingga saat ini Pemprov belum menyerahkan dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk dibahas bersama DPR.

Sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) belum menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran sehingga berdampak pada keterlambatan penyusunan KUA PPAS serta input data pada e-planning dan e-badgeting.

"Kalau mau dapat tambahan dana transfer yang lain, RAPBD seharusnya sudah ditetapkan pada 30 November. Kita sudah terlambat jadi jangan harap itu," kata Abia.

Menurut dia, yang saat ini harus dikejar adalah penetapan RAPBD Papua Barat tahun 2020 tidak boleh lewat dari 31 Desember 2019.

"Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember, kita harus percepat penyusunan Dokumen KUA-PPAS. Kalau ini terlambat lagi maka akan berpangaruh pada opini BPK bahkan pengurangan DAU (dana alokasi umum) dari pusat," kata dia.

Menurut dia, Gubernur Dominggus Mandacan sudah sangat tegas terkait penyusunan KUAPPAS. Ia pun mengajak seluruh OPD segera menyerahkan RKA masing-masing kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Kalau malam ini seluruh OPD masukan RKA, saya yakin dua atau tiga hari kedepan KUA PPAS sudah bisa digeser ke DPR. Dengan demikian masih ada waktu cukup untuk kita bahas, sehingga sebelum 31 Desember APBD Papua Barat tahun 2020 sudah bisa ditetapkan," pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Muhdi pada kesempatan sebelumnya mengutarakan alokasi dana transfer dan dana desa untuk untuk Pemprov serta kabupaten/kota se-Papua Barat tahun 2020 secara kesuluruhan sebesar Rp21,08 triliun atau meningkat 1,3 persen dari 2019.

Muhdi merinci, dana alokasi umum untuk Papua Barat sebesar Rp8,49 triliun, dana bagi hasil sebesar Rp3,49 triliun, dana otonomi khusus sebesar Rp4,34 trilyun serta dana alokasi khusus fisik sebesar Rp2,12 triliun.

"Dana Desa untuk Papua Barat tahun 2020 total ebesar Rp1,56 triliun, dana alokasi khusus nonfisik sebesar Rp810,4 miliar. Pemerintah pusat juga mangalokasikan dana insentif daerah sebesar Rp267,75 miliar," kata Muhdi.[tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA