Mendes Akan Tinjau Ulang Keberadaan BUMDes
INILAHCOM, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kementeriannya akan meninjau ulang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan membentuk holding dan super holding BUMDes.
"Revitalisasi BUMDes, jadi begini ada BUMDes yang sudah dibentuk kemudian ada beberapa yang tidak produktif atau kurang produktif. Ini yang perlu direvitalisasi. Nah yang BUMDes tidak produktif dilakukan korporasi sehingga membentuk suatu holding atau super holding yang melibatkan BUMN," kata Abdul Halim di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Abdul Halim menyampaikan hal itu seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) "Penyaluran Dana Desa Tahun 2020" yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden dan diikuti Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.
"BUMDes kan sebenarnya holding, nah kemudian ada BUMDes bersama itu dibangun atas kerja sama antardesa. Kerja sama antardesa membangun BUMDes bersama berarti satu BUMDes menangani satu kawasan desa. Kalau ini lebih luas lagi, tidak mungkin dikelola lagi oleh tingkat SDM yang tentu ada keterbatasan, keterbatasan akses, keterbatasan permodalan, terutama sudah begitu luasnya kawasan yang tertangani maka di sinilah ada super holding kalau perlu sampai melibatkan BUMN," ungkap Halim.
KESDM: Kurang 10 Tahun, Sumur Minyak RI Kering
Update KPK Terkini Soal Kasus Masiku
Saat ini holding BUMDes baru ada antara lain di Temanggung, Jawa Tengah, Bali, dan Bangka Belitung.
"Ini sudah banyak kalau BUMDes bersama, tetapi kawasannya baru bisanya 5-10 desa, 10 desa. Dari hulu misalnya padi yang produksinya hari ini hanya 3.000 ton, setelah dilakukan kerja sama antar desa dibangun BUMDes bersama pendampingan penanaman, pembibitan dan seterusnya sampai panen, sampai pada rice milling unit menghasilkan beras premium. Nah di 2022 akan menghasilkan 6.500 ton per tahun. Naik 100 persen. Dari mana? Dari pengelolaan holding," ungkap Halim.
Untuk meningkatkan produktivitas, jaringan, hingga ekspor, menurut Halim, Presiden Jokowi meminta untuk melibatkan BUMN. Namun Halim mengaku ia tidak akan menutup BUMDes yang tidak produktif.
"Kita tidak bsia menutup BUMDes, yang bisa adalah memfasilitasi dan merevitalisasi dengan penambahan modal, peningkatan jaringan, pendampingan. Tergantung masalah yang dihadapi. Kalau masalah yang dihadapi misalnya pemasaran, ya butuh dana banyak untuk bangun jaringan," ungkap Halim.[tar]
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA

Ketahui 5 Penyebab Radang Sendi yang Umum Terjadi
rileks 19 Jan 2021 22:53

Mesum Oknum Nakes Buka APD "Lolos" Dari Tersangka
news 19 Jan 2021 22:30

Western Digital Rilis SSD Portable Kapasitas 4TB
ototekno 19 Jan 2021 22:22

812 Gradu di Wilayah Gempa Sudah Pulih
news 19 Jan 2021 22:07

Kasus Covid-19 di DKI Masih Terus Bertambah
news 19 Jan 2021 22:00

Telegram Tutup Ratusan Seruan Kekerasan di AS
ototekno 19 Jan 2021 21:21