Solusi Keterbatasan Migas dan Optimalisasi Listrik

IN
Oleh inilahcom
Jumat 27 Desember 2019
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Keterbatasan pemenuhan energi minyak untuk kebutuhan dalam negeri sudah terjadi bertahun-tahun dan belum menemukan solusi yang menggembirakan.

Ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan BBM sangat tinggi, karena lifting minyak mentok di angka 750 bpd dan terus menurun, kapasitas kilang minyak hanya 1 juta bpd sementara kebutuhan minyak perhari mencapai 1,5 juta bpd dan akan naik terus.

Produksi migas Indonesia akan terus menurun sepanjang tahun mengingat sumur-sumur migas sudah tua dan secara alamiah akan menurun produksinya. Kondisi ini juga menjadi salah satu faktor pendorong terhadap defisit neraca perdagangan.

Salah satu terobosan yang dapat dilakukan Pemerintah adalah mengundang investasi di sektor migas untuk melakukan eksplorasi hingga melakukan revitalisasi kilang minyak dengan membuat skema kerjasama bagi hasil yang lebih menarik dengan kontraktor asing terutama untuk Wilayah Timur Indonesia.

Investasi yang dibutuhkan untuk eksplorasi menemukan lapangan baru migas itu membutuhkan biaya besar dengan tingkat resiko yang tinggi, karena itu agar para investor asing tertarik untuk melakukan eksplorasi maka harus dirumuskan formulasi kerja sama yang memberikan motivasi tinggi bagi mereka untuk berinvestasi eksplorasi migas di Indonesia. Skema bagi hasil ini harus diformulasikan secara transparan dengan pihak-pihak terkait sehingga tidak menimbulkan prasangka dan harus memiliki payung hukum yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Salah satu kendala terbesar di Indonesia dalam menumbuhkan iklim investasi yang kondusif adalah kompleksitas ijin investasi. Untuk mengurus perijinan usaha, investor harus mengurus dari tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota yang memerlukan waktu lama.

Karena itu, dalam rangka penyederhanaan perijinan usaha eksplorasi migas, Pemerintah harus memperkuat peran SKK Migas sebagai one stop service bagi investor yang akan berinvestasi eksplorasi migas di Indonesia. SKK migas menjadi satu-satunya pintu yang memberikan pelayanan terpadu terhadap berbagai jenis perijinan yang memiliki keterkaitan proses dengan lebih cepat dan efisien yang dilakukan secara paralel baik secara administratif maupun secara teknis yang akan memberikan kenyamanan, kecepatan dan keamanan bagi investor.

Selain mengundang investor asing, untuk menjamin keberlangsungan eksplorasi nasional perlu dihimpun dana migas. Karena salah satu kendala eksplorasi adalah besarnya biaya yang dibutuhkan.

Dengan adanya dana migas maka keberlangsungan eksplorasi dapat dijamin pembiayaannya. Untuk itu perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memasukan ketentuan yang mengatur tentang dibentuknya dana migas, pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawabannya.

Dana yang digunakan untuk eksplorasi sangat besar dan beresiko, artinya jika eksplorasi gagal menemukan cadangan migas baru, maka jutaan dolar bisa melayang. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya atas hilangnya dana tersebut.

Dalam hal ini, Kementerian ESDM harus melakukan seminar untuk memberikan penjelasan tentang resiko hilangnya dana eksplorasi apabila gagal. Berbagai pihak seperti; DPR, BPK, KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan berbagai institusi terkait lainnya harus diberikan penjelasan bahwa hilangnya dana eksplorasi yang besar itu sangat mungkin terjadi karena tidak ditemukannya cadangan migas baru, karena adanya faktor tertentu yang dapat dijelaskan secara profesional.

Dan, dana eksplorasi yang hilang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena uang itu adalah dana yang hilang karena resiko berusaha.

Efisiensi Pemanfaatan Listrik
Saat ini, komposisi pembangkit listrik nasional adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) mencapai 4,95%, pembangkit listrik tenaga diesel 0,59%, serta EBT lainnya seperti surya, angin, dan biomassa 0,27%. Sedangkan, bauran energi batu bara untuk pembangkitan adalah sebesar 60,5%, menyusul gas bumi 22,1%, BBM dan BBN 5%.

Untuk mencapai bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025 maka PLTP harus bisa mencapai 7200 MW, sementara saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia kapasitas terpasang 1.948,5 MW, maka diperlukan 5000 MW dalam 5 tahun ke depan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan PLTP membutuhkan biaya besar, namun Pemerintah harus berani berinvestasi mahal dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang PLTP dioperasikan dengan lebih effisien, sekaligus mengurangi penggunaan pembangkit tenaga listrik yang bersumberkan pada fosil.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil atau pulau-pulau kecil hendaknya memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi alternatif dalam rangka mewujudkan bauran energi terbarukan 23 persen. Pemanfaatan PLTS akan lebih effisien dan mandiri bagi daerah-daerah terpencil atau pulau-pulau kecil.

Selain itu, untuk mengurangi penggunaan BBM bagi kendaraan bermotor, Pemerintah dapat membebaskan bea masuk dan pajak kendaraan listrik, sehingga harganya tidak terlalu mahal. Jika kendaraan bermotor bertenaga listrik harganya relatif terjangkau, maka masyarakat secara massif dapat diarahkan untuk membelinya. Sehingga dalam jangka panjang secara bertahap masyarakat akan beralih ke kendaraan bermotor menggunakan energi listrik.[ipe]
Penulis: Achmad Farial, Anggota Komisi VII DPR Periode 1999-2019

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA