Banyak Kasus Mangkrak, KPK Bakal Terbitkan SP3?

IS
Oleh Ivan Setyadhi
Jumat 27 Desember 2019
share
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berencana menggunakan kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sejumlah kasus yang 'mangkrak'.

Kewenangan ini diatur dalam UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Pasal 40 Ayat (1) UU tersebut menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

"Belum ada kajian soal itu (SP3). InsyaAllah setelah mendapatkan data-data perkara termasuk status dan lama waktu penangannya serta permasalahannya. Barulah kami memulai kajiannya," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Jumat (27/12/2019).

Setidaknya ada tiga kasus besar yang menahun di KPK tak kunjung selesai penyidikannya. Mulai dari kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino. Kasus ini telah ditangani KPK sejak akhir 2015 lalu, namun hingga kini proses penyidikannya belum juga rampung.

Juga kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101 di TNI AU dengan tersangka bos PT Diratama Jaya, Irfan Kurnia Saleh yang telah ditangani KPK sejak Juni 2017.

Terakhir. Kasus lainnya yang berumur lebih dari dua tahun, yakni kasus dugaan pencucian uang mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi yang telah menyandang status tersangka sejak 31 Agustus 2016.[Ivs].

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA