INILAHCOM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dinilah sebagai cara meruntuhkan independensi KPK. Pegawai KPK diketahui sesuai aturan dalam UU 19 tahun 2019 tentang KPK akan berubah status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

"Konsep peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesungguhnya telah meruntuhkan independensi kelembagaan KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa (31/12/2019).

Kurnia menyebut kebijakan tersebut bertentangan dengan dua aturan internasional yang diakui Indonesia. Aturan tersebut yakni United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dan Jakarta Principles for Anti Corruption Agencies.

"Sebab kebijakan ini bertentangan dengan dua aturan internasional sekaligus, yakni United Nation Convention Against Corruption dan Jakarta Principles for Anti-Corruption Agencies yang menegaskan bahwa lembaga pemberantasan korupsi tidak boleh berada di bawah kekuasaan tertentu," ucapnya.

Kurnia menilai pemerintah Indonesia tidak paham cara memperkuat lembaga pemberantas korupsi. Salah satu alasannya adalah pemerintah ikut merestui DPR merevisi UU KPK.

"Maka dari itu langkah pemerintah sebagai bagian yang membahas serta mengesahkan UU KPK semakin menunjukkan ketidakpahaman tentang bagaimana cara memperkuat lembaga pemberantas korupsi," tutur Kurnia. [tar]

Berita Terkait

News

Anies Tahun 2020: Wagub DKI Lebih Cepat Lebih Baik

INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya harapan di tahun 2020.

News

Pemprov DKI Cabut Izin DWP Tahun Depan

INILAHCOM, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mencabut izin penyelenggaraan pertunjukan mus

News

Kinerja Polri Sangat Baik Selama Tahun 2019

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi kinerja P

News

Polri Diharapkan Bekerja Lebih Ekstra Tahun 2020

INILAHCOM, Jakarta - Esok, tahun 2019 akan berganti menjadi tahun 2020. Disitu pula ki