Kapolri Bentuk Satgas untuk Awasi Distribusi BBM

MY
Oleh M Yusuf Agam
Kamis 09 Januari 2020
share
Kapolri Jenderal Idham Azis - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis menghadiri penandatanganan Pernyataan Bersama Awasi Penyediaan dan Pendistribusian Bahab Bakar Minyak (BBM). Dalam acara ini, Polri membentuk Satgas Kuda Laut untuk mengawal pendistribusian BBM.

Mou iti berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Satga Kuda Laut nantinya akan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

"Saya membawa banyak pejabat utama Polri dalam acara ini, juga membentuk Satgas Kuda Laut yang langsung dipimpin Kabareskrim, beranggotakan Wakabaharkam dan Kakorbrimob sebagai bentuk keseriusan Polri mengawal pendistribusian BBM agar tepat sasaran," jelas Jenderal Idham Azis.

Kapolri menambahkan bahwa jajaran di wilayah seperti Kapolda dan Kapolres telah diperintahkan untuk turut mengawal pendistribusian BBM. Ia berharap dengan Satgas Kuda Laut, stok BBM bisa dinikmati optimal oleh seluruh masyarakat.

"Polri berkomitmen memberikan pengawalan dan pengawasan yang maksimal terhadap pelaksanaan kesepakatan ini. Saya tugaskan Kapolda dan Kapolres untuk benar-benar awasi pendistribusian BBM. Satgas Kuda Laut yang dibentuk di tingkat pusat juga harus optimal mengawal seluruh BBM dapat terdistribusi dengan baik," tutup Jenderal Idham Azis.

Penandangatang MoU ini dihadiri oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, beberapa Gubernur, Anggota DPR-RI dan DPRD Propinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam memberikan kepastian atas layanan penyediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat. Pemerintah juga menjamin semua masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan utuh.

"Sebagai komoditas vital dan mengusai hajat hidup orang banyak, Pemerintah wajib menjamin ketersedian dan kelancaran pendistribusian BBM sebagaimana amanat UU Migas," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Pernyataan Bersama ini akan lebih difokuskan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis premium di seluruh wilayah Indonesia sehingga pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat volume.

"Pengawasan ini juga mengantisipasi ketersediaan BBM pada hari besar dan hari libur nasional," tegas Menteri Arifin.

Salah satu faktor terjalinnya kerja sama ini dilatarbelakangi oleh penyaluran JBT minyak solar pada tahun 2019 yang melebihi batas kouta sehingga Kementerian ESDM perlu mengambil langkah taktis dan strategis dengan penguatan dan efektivitas pengawasan distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, setidaknya Indonesia mampu menekan impor BBM sehingga defisit neraca perdagangan migas dapat diperbaiki.

Guna mengoptimalkan peningkatan pengawasan, Menteri ESDM mengharapkan BPH Migas terus membangun kemitraan yang strategis kepada Kemendagri, Polri, Forkopimda dan seluruh stakeholder terkait demi menindaklanjuti Pernyataan Bersama ini. Nantinya, pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM lebih ditekankan pada aspek pre-emtif dan preventif. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [adc]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA