https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   13 January 2020 - 10:30 wib

Kepretan RR untuk Pelindo II Semakin Benderang

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Jakarta - Satu demi satu dugaan korupsi di BUMN mulai terkuak. Termasuk potensi kerugian negara di PT Pelindo II (Persero) semakin terang benderang.

Hal itu terkuak setelah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna mengurai adanya kerugian negara Rp6 triliun dari empat proyek di Pelindo II, beberapa waktu lalu.

Keempat proyek itu adalah perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kalibaru, dan juga global bond.

Selain itu, Pelindo II juga masih dalam pemeriksaan kasus mobile crane yang ditangani Bareskrim Polri. Kasus ini sudah masuk ke ranah pengadilan. Ada juga kasus tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC). Kedua kasus ini merugikan negara hingga Rp 50 miliar.

Temuan BPK tersebut seakan membuktikan bahwa sinyalemen yang pernah disampaikan ekonom senior DR Rizal Ramli bukan asal bunyi alias asbun. Dan, Rizal sudah mengungkapkan kasus ini sejak 2015.

Sejatinya, Rizal tidak sendiri saat mendorong dugaan korupsi ini bisa dibongkar tuntas oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK. Adalah anggota DPR asal PDIP Rieke Diah Pitaloka bersama Serikat Pekerja Bersatu. Perjuangan mereka adalah membongkar duggaan skandal Pelindo II di bawah pimpinan RJ Lino. Dan catatannya, KPK sudah membenamkan status tersangka kepada RJ Lino. "Ini loh yang dikepret RR, Rieke, dan kawan-kawan SP Pelindo waktu itu," terang Rizal Ramli dalam akun Twitter pribadinya, Minggu (12/1).

Rizal mengingat bahwa dalam kasus ini, Budi Waseso yang turut menjerat RJ. Lino harus rela dicopot sebagai kepala Bareskrim Polri. “Karena ada backing kuat,” terangnya.

Rieke merupakan ketua Pansus Pelindo II DPR. Di mana dalam rekomendasi yang diberikan ke presiden, Pansus Pelindo II meminta agar Presiden Jokowi mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini dinilai membiarkan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya UU 19/2003 tentang BUMN.

Pansus kala itu juga meminta agar RJ. Lino dicopot dari jabatan sebagai Dirut Pelindo II.
Meski demikian, hingga periode pertama Jokowi selesai, Rini Soemarno masih kokoh menjabat sebagai Menteri BUMN. [ipe]

 

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Erick Thohir Targetkan Pertamina jadi Perusahaan Top Dunia Bervaluasi Rp1.419 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meresmikan en
berita-headline

Viral

Elektabilitas Erick Thohir Meroket Tanpa Baliho

Tingkat keterpilihan Menteri BUMN Erick Thohir meningkat, berdasarkan survei Indonesia Political
berita-headline

Inersia

Merekam Jejak Anies dan Prasetio di KPK, Laporan Pandangan Mata

Hari ini, Selasa (21/9/2021), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhada
berita-headline

Viral

Glorifikasi Bang Ipul Buat DPR Kebut Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Fenomena glorifikasi Pedangdut Saipul Jamil akan menjadi pendorong kuat pengesahan RUU Tindak Pidana
berita-headline

Viral

Jadi Tersangka, Begini Peran Alex Noerdin Dikasus Korupsi Gas Bumi

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin telah ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai