KLHK Utamakan Penanganan Bencana Berbasis DAS

IH
Oleh Indra Hendriana
Selasa 14 Januari 2020
share
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan, pencegahan dan penanganan bencana banjir berbasis pada DAS (Daerah Aliran Sungai).

Hal itu seperti penataan ruang wilayah dan penggunaan secara proporsional, pembuatan bangunan pengendali banjir, revegetasi di lahan pasca tambang, serta penegakan hukum.

Demikian dikatakan Siti dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Daerah Aliran Sungai (DAS). Dalam rapat ini, ia ingin mendengar lebih banyak, evaluasi kegiatan RHL tahun 2019 dan rencana tahun 2020 dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengendalian DAS di seluruh Indonesia.

Rakernis ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan bahwa upaya RHL harus ditingkatkan untuk memulihkan lingkungan.

"Bapak Presiden menegaskan menegaskan secara khusus, bahwa RHL harus ditingkatkan berkali-kali lipat sebagai upaya untuk pemulihan lingkungan," kata Menteri Siti di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Pada Rakernis ini, seluruh pimpinan UPT Pengelolaan DAS seluruh Indonesia juga mencermati paparan dari perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Deputi bidang Klimatologi, Herizal yang mewakili Kepala BMKG menyampaikan bahwa pola hujan tahun 2020 diprediksi mirip dengan pola normalnya.

"Dari model-model pengamatan yang dilakukan, kami memprediksi bahwa untuk tahun 2020 iklim kita normal, ketika musim hujan dia sama seperti dengan normalnya, ketika dia musim kemarau, dia juga seperti pada normalnya," kata Herizal.

Sementara Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK, Sigit Hardwinarto menerangkan bahwa penanganan atau pengendalian banjir di DAS dilakukan dengan Penataan Ruang Wilayah & Penggunaan Lahan di DAS.

Antara lain pembagian atau penataan ruang dan penggunaan lahan secara proporsional, implementasi prinsip kesesuaian penggunaan lahan atau Land System.

Selanjutnya adalah melalui tindakan sipil teknis dan tindakan vegetatif. Contoh tidakan sipil teknis antara lain dengan pembuatan bangunan pengendali banjir seperti waduk, bendungan, normalisasi saluran sungai, dan lain sebagainya.

Sedangkan tindakan vegetatif adalah dengan melakukan pelaksanaan kegiatan RHL dan bangunan KTA, melalui kegiatan penghijauan dan reboisasi, serta revegetasi di lahan pasca tambang.

Sigit juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan, penyimpangan terhadap tata ruang dan ekstraksi SDA yang illegal perlu ditindak dengan tegas.

Selain itu, kerjasama secara intensif dengan instansi-instansi terkait penegakan hukum juga harus ditingkatkan. Terakhir adalah penguatan kelembagaan, Mengintensifkan komunikasi antara kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya.[jat]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA