Jurus Mensos Juliari Terkait Difabel Wyata Guna

IH
Oleh Indra Hendriana
Kamis 16 Januari 2020
share
Menteri Sosial, Juliari P Batubara

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Sosial telah melakukan koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk menyelesaikan masalah yang mendera 30 penyandang disabilitas netra pasca-rehabilitasi.

Menteri Sosial, Juliari P Batubara mengaku telah berkoordinasi dengan gubernur jawa barat Ridwan Kamil untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Tadi saya telephon langsung pak gubernur membahas masalah ini. Pak Gubernur menyatakan telah menyiapkan panti di Cimahi untuk menampung 30 penerima manfaat Wyata Guna," kata Juliari di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Sementara Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Edi Suharto menegaskan, balai Wyata Guna Bandung, tidak melakukan pengusiran terhadap 30 penerima manfaat. Yang benar adalah, masa pelayanan rehabilitasi terhadap mereka telah berakhir. "Mereka yang masa tinggalnya berakhir akan diganti dengan penerima manfaat baru. Jadi ada azas keadilan," kata Edi.

Edi menjelaskan, saat ini, balai dalam proses revitalisasi fungsional yang merupakan program nasional untuk mengoptimalkan peran balai-balai rehabilitasi sosial milik pemerintah. Tujuannya,masyarakat disabilitas diharapkan dapat diberdayakan dan berkiprah setelah mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut di Balai Rehabilitasi Sosial.

"Kita ada program transofrmasi, perubahan status panti menjadi balai. Kita ingin balai rehabilitasi sosial ini berkontribusi secara progresif. Jadi pijakan bagi saudara-saudara kita kaum disabilitas agar dapat mengembangkan keberfungsian dan kapabilitas sosial mereka," ujar Edi.

"Salah satu konsekuensi dari transformasi tersebut, adanya batas waktu bagi para penerima manfaat sesuai dengan yang ketentuan yang telah ditentukan. Hal ini ditujukan agar mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarganya, mandiri serta berkiprah di masyarakat. Ini yang kita sebut Inklusi," jelas Edi.

Kendati demikian, pemberlakuan ketentuan mengembalikan penerima manfaat kepada keluarga atau ke masyarakat, tidak dilakukan seketika. Selama di balai, mereka diberikan pelatihan dan layanan yang holistik, sistematis dan terstandar. Sehingga, ketika kembali ke masyarakat, mereka bisa mandiri.

Direktorat Rehabilitasi Sosial mempertanyakan kenapa ke 30 penerima manfaat tidak mau menerima pemindahan ke panti milik pemerintah propinsi.

Sementara, Kepala Balai Wyata Guna, Sudarsono menjelaskan, polemik yang terjadi di Wyata Guna, sebetulnya sudah diproses secara bijaksana sejak 2019. Pengelola balai bahkan telah memberikan toleransi kepada para penerima manfaat hingga Juli 2019. Di mana, mereka seharusnya meninggalkan balai sejak Juni 2019.

"Kami sudah secara persuasif meminta penerima manfaat untuk berinisiatif mematuhi ketentuan. Sebab, banyak penyandang disabilitas Sensorik Netra lainnya yang antre untuk masuk balai dan mendapatkan pelayanan," jelas Sudarsono.

Selain itu, pada 12 Agustus 2019, Kementerian Sosial dan Pemprov Jawa Barat, telah melakukan rapat untuk mencari solusi bersama. Salah satu keputusannya adalah, Dinas Pendidikan Jabar berkomitmen membangun sarana pendidikan berkebutuhan khusus, dengan konsep boarding school yang dilengkapi asrama.

Dinas Sosial Provinsi Jabar juga sudah merencanakan pembangunan panti sosial yang melayani semua penyandang disabilitas termasuk sensorik netra. Pengembangan layanan terpadu nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Namun, Sudarsono menyayangkan, di tengah proses peralihan kepada Panti milik Pemprov Jabar, mencuat isu - isu yang justru kontraproduktif dengan langkah-langkah perbaikan dari pemerintah. "Kita duduk bersama, mencari solusi terbaik. Kita semua anak bangsa, tidak mungkinlah saling menegasi," tutupnya. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA