Kuasa Hukum PDIP Konsultasi ke Polri Soal Hukum

MY
Oleh Muhammad Yusuf Agam
Jumat 17 Januari 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Tim Hukum PDI-Perjuangan mendatangi Kantor Bareskrim Polri, Jakarta untuk berkonsultasi terkait hukum pidana dengan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Kami diterima Direktur Siber," kata Ketua Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta di Kantor Bareskrim, Jumat (17/1/2020).

Pihaknya mengeluhkan soal pemberitaan di sejumlah media akhir-akhir ini. Ia merasa partainya telah difitnah dengan tudingan.

"Kami sampaikan bagaimana posisi PDIP yang dipojokkan dengan pemberitaan yang tidak benar," kata Wayan.

Ia mencontohkan di berita disebutkan bahwa PDIP menghalang-halangi upaya penggeledahan terhadap Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

"Mereka mengatakan punya surat penggeledahan, ternyata belakangan dibantah. Tapi kan sudah terlanjur, kami dituduh seolah-olah menghalangi (upaya penggeledahan)," katanya.

Wayan pun menambahkan bahwa di pemberitaan juga menyebutkan jika telah disita satu kontainer berisi barang bukti dari Kantor DPP PDIP.

"Itu sama sekali tidak benar. Itu bohong," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada penggeledahan penyidik KPK di Kantor DPP PDIP. Hal itu karena dalam kasus dugaan suap pengurusan penetapan caleg terpilih yang menjerat anggota KPU Wahyu Setiawan, belum ada tersangka dari kader PDIP. Namun pemberitaan yang berkembang di media, memojokkan PDIP.

"Belum ada yang berstatus tersangka. Baru penyelidikan. Kan tidak mungkin ada upaya paksa, tidak mungkin ada penggeledahan. Seolah-olah PDIP tuh partai yang tidak taat hukum. Padahal kebalikannya, kami sangat menghormati hukum," ujarnya.

Selain berkonsultasi, Tim Hukum PDIP juga menyerahkan ke penyidik, yakni salah satu bukti berita yang memojokkan PDIP. [ton]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA