Skandal Keuangan Jiwasraya

Kader Gerindra Ini Lebih Sreg Pansus Jiwasrayagate

IN
Oleh inilahcom
Senin 20 Januari 2020
share
Anggota Komisi XI DPR dari Gerindra, Heri Gunawan - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Terkait pembentukan panitia kerja (Panja) DPR untuk mengawal penyelesaian masalah keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Anggota Komisi XI DPR dari Gerindra, Heri Gunawan punya pandangan berbeda.

Dia lebih setuju pembentukan Panitia Khusus (Pansus) ketimbang Panja Jiwasraya. Pansus dinilai lebih cocok karena kasus yang membelit Jiwasraya mencakup masalah keuangan, kinerja operasional BUMN, hingga masalah hukum.

"Menurut saya daripada Panja satu-satu ini kan terkait dengan masalah keuangan, kinerja operasional BUMN, dan hukum jadi mungkin akan lebih baik digabung menjadi satu dalam bentuk Pansus. Lebih baik seperti itu," kata Heri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Meski demikian, Heri menuturkan keputusan membentuk Panja atau Pansus sendiri belum ditentukan oleh DPR. Sebab masih harus melakukan rapat gabungan bersama pemerintah terkait untuk membahasnya. "Kalau itu kita kan rapat gabungan belum diputuskan Panja atau tidaknya karena dalam penentuan Panja itu tergantung nanti bunyi dari anggota. Mau Panja kah atau Pansus kah," ujar anak buah Prabowo itu.

Ia mengatakan, rapat gabungan tersebut harus dilakukan untuk mendengarkan pendapat dari berbagai pihak baik DPR maupun pemerintah terkait sehingga dapat disimpulkan langkah yang tepat untuk diambil. "Semua ini masih wacana kita belum ketemu mereka dan itu belum dikaji. Nanti dalam rapat kita akan bicara untuk melihat mereka mau ke mana dan kita inginnya apa karena bisa dibicarakan baru disimpulkan," jelas Heri.

Ia menyebutkan, sebenarnya pada hari ini (Senin, 20/1/2020), DPR beserta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN, telah merencanakan rapat gabungan, namun harus diundur. "Ini kan belum ada jadwalnya. Jadwalnya sudah ada tapi ternyata mundur lagi," katanya.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa Jiwasraya tidak akan mendapat tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) karena calon penerima PMN telah ada daftarnya. "Enggak ada tambahan PMN itu mau Jiwasraya atau Asabri. Kalau toh ternyata diajukan maka yang pertama kali menolak adalah tempat kami karena terkait PMN ada list nya," katanya.

Mengingatkan saja, hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim (HR), tersangka kasus korupsi Jiwasraya. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA