Siapa BUMN Penikmat PMN Rp1 Triliun, Masih Dikocok

IN
Oleh inilahcom
Selasa 21 Januari 2020
share
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah belum memutuskan BUMN mana yang berhak atas dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun dalam APBN 2020.

Tujuan dari PMN ini untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD). Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, keputusan penerima PMN itu akan dilakukan dalam waktu dekat seiring dengan pihaknya yang masih menunggu kajian dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF). "Dalam beberapa minggu akan kita putuskan karena yang kaji bukan di tempat saya tapi pada akhirnya kita ikut semacam menguji apakah itu justified atau tidak sehingga BKF akan bangun tim," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Isa menuturkan, pemerintah bersama DPR, masih mendalami sektor yang membutuhkan penambahan dana untuk mencegah defisit transaksi berjalan dengan melihat dampaknya pada perekonomian nasional. "Rupanya anggota dewan lihat yang lebih besar ya yang lebih makro apakah investasi negara selama ini sudah memberikan hasil sesuai rencananya semula," ujarnya.

Isa menyebutkan, terdapat dua sektor yang menjadi sorotan anggota DPR yaitu sektor energi karena menyumbang defisit transaksi berjalan dan sektor infrastruktur yang pembangunannya dinilai masif dalam lima tahun terakhir. "Tadi disinggung anggota dewan bagus misal CAD kita apa sih ini, ternyata energi. Apakah kita perlu atasi defisit di energi atau jasa oh mungkin masih kita lihat," katanya.

Dia menegaskan, penerima PMN belum diputuskan karena DPR ingin membahas per klaster terkait capaian dan perkembangannya seperti sektor energi yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dan PT Geo Dipa Energi (Persero) yang telah diberi PMN sejak 2005. "Ya, apakah sudah tepat sesuai waktu mereka meminta dan sebagainya. Itu yang akan di dalami lagi per klaster jadi bukan BUMN mana yang buat CAD terus kita suntik kan enggak," ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembiayaan sebesar Rp307,2 triliun pada APBN 2020. Dari jumlah tersebut, pembiayaan investasi ditetapkan Rp74,2 triliun.

Untuk mekanisme penyaluran dana investasi dapat melalui BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) serta lewat Badan Layanan Umum (BLU) dalam bentuk dana bergulir, dana pembelian tanah, dan sebagainya. "Rencana investasi pemerintah itu banyak macamnya." kata Isa.

Sebelumnya, beredar kabar, PT Pertamina (Persero) termasuk salah satu penerima PMN. Agar industri migas pelat merah ini bisa mengurangi beban impor migas yang masih tinggi yang memerangi defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD). [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA