Sayap PDIP Lapor Dewan Pers Soal Pemberitaan PDIP

IN
Oleh inilahcom
Jumat 24 Januari 2020
share
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), menyampaikan tuntutan melalui Dewan Pers terhadap pemberitaan yang tidak akurat di sebuah media massa dan merugikan PDI Perjuangan.

Tuntutan disampaikan setelah aduan diterima dan dianalisa Dewan Pers pekan lalu.

Ketua Bidang Hukum DPN Repdem, Fajri Stafi'i, menyampaikan bahwa Repdem meminta pihak media tersebut menyampaikan permohonan maaf di media massa. Tuntutan itu berkaitan dengan pemberitaan tidak akurat dan merugikan PDIP dengan judul 'Saiful Bahri Akui Duit Suap untuk Komisioner KPU Berasal dari Hasto'.

"Kami minta permohonan maaf itu disampaikan selama tujuh hari di halaman muka dan tiga hari di media lainnya, surat kabar dan elektronik," kata Fajri, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Selain itu, Fajri juga menyampaikan bahwa DPN Repdem meminta Dewan Pers membuat rekomendasi kepada penyidik Polri untuk ditindaklanjuti delik pidana pasal 5 jo Pasal 18 UU Nomor 14 tahun 1999 tentang Pers.

"Tuntutan kami ini supaya kasus serupa tidak terulang lagi di masa depan," ungkap Fajri.

Adapun Sekjen DPN Repdem Wanto Sugito menyampaikan, pihaknya sangat menghormati kebebasan pers. Akan tetapi, kebebasan itu harus taat pada UU Pers dan kode etik jurnalistik.

"Pers adalah pilar demokrasi, maka harus dikawal agar tidak offside," ucap Wanto.

Langkah Repdem mengadu ke Dewan Pers, kata Wanto, adalah bentuk ketaatan pada hukum dan atas inisiatif anggota Repdem.

"Pers juga harus menyampaikan informasi akurat pada masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan," sambung Wanto.

Tuntutan DPN Repdem itu disampaikan kepada Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Bangun, dan tenaga ahli senior Dewan Pers, Heru Cahyo.

Setelah dianalisa, kata Heru, Dewan Pers menilai berita yang diadukan Repdem melanggar asas praduga tidak bersalah dan tidak melalui proses pengolahan produk jurnalistik yang baik. Namun demikian, Dewan Pers masih menunggu penjelasan dari pihak yang diadukan.

"Sementara ini jelas ada pelanggaran pada asas praduga tak bersalah. Ada pernyataan Saiful yang diakui disampaikan karena terpaksa, dan pernyataan itu belum diuji kebenarannya," ungkap Heru. [ton]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA