Salah-Gunakan Visa Bisnis, Mahfud Usir Warga AS

IN
Oleh inilahcom
Minggu 26 Januari 2020
share
Philip Myrer Jacobson

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah Indonesia segera mendeportasi atau memulangkan Philip Myrer Jacobson ke negara asalnya, Amerika Serikat (AS). Hal ini terkait penyalahgunaan visa bisnis oleh yang bersangkutan.

Keputusan pemerintah untuk memulangkan Philip lahir setelag Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan menemui Menko Politik dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (24/1/20020).

Mahfud mengatakan, ada satu kasus (warga AS Philip Myrer Jacobson) yang datang ke Indonesia dengan visa kunjungan. Saat berada di Indonesia, Philip ternyata melakukan kegiatan kewartawanan.

"Dia menulis berita dan sudah ada bukti-buktinya, lalu ditahan Pemerintah Indonesia. Ya itu fakta hukum Indonesia, itu saya bilang (ke Joseph R Donovan). Tetapi nanti kita usahakan agar segera dideportasi saja, kalau tidak melakukan kejahatan lain, ya," ujar Mahfud.

Mahfud menuturkan, apabila hanya ditemukan pelanggaran administrasi saja, maka tindakan yang dilakukan adalah deportasi. Untuk itu, Mahfud MD akan menghubungi Polri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Ditjen Imigrasi untuk segera mendeportasi Philip Jacobson.

"Visa dia itu kunjungan, bukan untuk bekerja. Kok bekerja jadi wartawan, kok hadir dalam forum-forum LSM, DPRD, dan macem-macem. Itu kan di luar kunjungan dia. Lalu menulis berita, nah kalau cuma itu yang dilakukan, ya saya akan menghubungi Polri sama Menkumham imigrasi agar dideportasi secepatnya," kata Mahfud.

Namun apabila ditemukan pelanggaran lain yang dilakukan Philip saat berada di Indonesia, lanjut Mahfud, akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. "Kecuali ada bukti lain dia melakukan kejahatan, misalnya melakukan kegiatan mata-mata, narkoba dan sebagainya atau kejahatan lain," terang Mahfud.

Sementara itu, Dubes AS untuk Indonesa Joseph R Donovan membenarkan, salah satu yang dibahas dalam pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD adalah penahanan Philip Jacobson. "Kita bahas adalah pentingnya menangani masalah seperti itu melalui saluran-saluran yang semestinya," kata Donovan.

Informasi saja, Philip Jacobson ditangkap petugas Imigrasi Palangkaraya pada Selasa (21/1/2020). Philip dituduh melanggar Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 122 menyebutkan, setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan pidana denda paling paling banyak Rp500 juta.

"Dia melanggar UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Visanya bisnis, tapi ternyata dia melakukan kegiatan jurnalistik," kata Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM, Arvin Gumilang.

Menanggapi penangkapan itu, Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengatakan, langkah petugas Imigrasi tersebut sudah tepat. "Undang-undangnya sudah tegas. Sekarang proses hukumnya harus dijalani dulu. Setelah menjalani pemidanaan, bisa dilakukan upaya deportasi," ujar Masinton.

Menurut Masinton, langkah Imigrasi sudah tepat dalam melakukan pencekalan dan penahanan. "Sudah tepat. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia harus konsisten dilakukan oleh petugas Imigrasi di setiap wilayah NKRI," tuturnya.

Senada dengan Masinton, anggota Komisi III DPR lainnya, Rano Alfath mengatakan, Imigrasi memang harus lebih teliti dan waspada terhadap masuknya setiap wisatawan atau pekerja asing ke Indonesia. Karena itu, jika memang ada dugaan penyalahgunaan visa, maka langkah yang diambil sudah tepat.

"Sudah tepat. Imigrasi harus lebih teliti terhadap wisatawan asing atau pekerja asing yang datang. Dalam penggunaan visanya harus benar-benar teliti karena memang hari ini kan banyak wisatawan asing," tutur politikus PKB ini.

Menurutnya, kalau memang ada yang menyalahgunakan visa maka otoritas negara harus tegas, baik soal penyalahgunaannya maupun masa berlakunya. "Kalau masa berlakunya memang sudah habis ya harus dideportasi. Kalau menyalahgunakan wewenang visanya ya harus tegas," katanya.[tar]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA