Diganggu Fintech Ilegal, Jangan Segan Laporkan OJK

IH
Oleh Indra Hendriana
Senin 27 Januari 2020
share
(Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar Kasan mengamini, perkembangan industri financial technology (fintech) kian pesat.

Sayangnya, industri pinjol dirusak oleh fintech ilegal sehingga meresahkan konsumen. Sebab ada di antaranya yang melakukan ancaman ke nasabah. "Pinjaman yang telah disalurkan melalui fintech telah mencapai Rp81,5 trilliun," kata Munawar dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Dewasa dalam Menyikapi Pinjaman Online" guna menyambut HUT ke-17 Harian Umum Indopos di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Kata dia, semakin pesatnya fintech lantaran proses peminjam mudah. Yakni dalam waktu lima menit bisa cair. Hal ini bertolak belakang dengan bank yang harus melalui proses sangat panjang. "Makanya keberadaan fintech menyasar orang-orang yang tidak bisa berhubungan dengan bank," ujar dia.

Menurut dia, keberadaan fintech pada dasarnya membantu banyak pihak. Tapi hal ini dirusak oleh oknum. Untuk itu, dia menyarankan bila ada konsumen yang menjadi korban segera lapor ke OJK. Pihaknya akan menindak tegas fintech itu.
"Laporkan ke saya, karena kami sangat tegas terhadap fintech ilegal. Sanksi untuk pihak - pihak yang berkata kasar terhadap konsumen bisa dipecat. Kami serahkak ke Satgas Fintech Ilegal," kata dia.

Sementara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, permasalahan paling tinggi dalam pinjaman online yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan. Yakni mencapai 39,5%. Kemudian, pengalihan kontak 14,5%; permohonan reschedule 14,5%; suku bunga 13,5%; administrasi 11,4%; dan penagihan pihak ke-3.

"Permasalahan pinjaman online, paling tinggi adalah cara penagihan. Rata-rata penagihan lewat teror, melalui WA. Saya pernah didatangi lender ke YLKI, dia bilang sengaja menagih dengan cara itu, ketimbang datang. Biaya nagih secara langsung lebih mahal," ujar dia.

Tulus mengatakan, permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto. "Intinya di sini ada data pribadi. Perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ke tiga.

"Kita belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga pelaku usaha seenaknya saja.Yang legal juga bermain dua kaki," kata dia.

Tulus menambahkan, untuk perlu dilakukan pengawasan yang maksimal terkait pinjaman online. Tidak hanya OJK dan kepolisian. Namun juga lembaga lainnya. "Sebab tidak mungkin kita hanya menyalahkan konsumen saja. Kami mendorong Undang-Undang Perlindungan Data pribadi, memang sedang proses. Ini dalam konteks perlindungan konsumen," kata dia. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA