Sidang Suap Proyek Antar BUMN Ungkap Utang-Piutang

IS
Oleh Ivan Setyadhi
Senin 27 Januari 2020
share
(Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta -Komisaris PT Tri Mitra Lestari (TML) Energy, Teddy Simanjuntak,mengungkap adanya utang-piutang antara mantan Dirut PT INTI, Darman Mappangara dengan bekas Dirkeu PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam.

Hal itu diungkap Teddy saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan suap proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) yang menyeret dua BUMN yakni, PT Angkasa Pura II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).

Teddy mengaku pernah diperintah oleh Darman untuk meminjam uang ke Andra sekira Rp5 miliar pada 2018. Kata Teddy, uang itu sebagai pinjaman utang dari Andra untuk Darman.

"Jadi awalnya saya kurang begitu tahu pak pinjaman tersebut karena bukan saya yang mencari pinjaman, tapi waktu itu beliau, Pak Darman minta bantuan saya untuk bisa menandatangani kontrak perjanjian tersebut. Setelah itu, beliau percaya untuk saya mengambil uang tersebut," ungkap Teddy saat bersaksi untuk terdakwa Andra dan Darman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

Teddy mengaku menerima 3 kali pemberian uang pinjaman dari Andra pada sekira Juli 2018 dengan nilai total Rp5 miliar. Namun, terdapat perjanjian antara Darman dan Andra bahwa pinjaman uang itu berbunga.

"Tanggal 2 bulan Juli, dengan nilai Rp5 miliar dengan bunga 250 juta yang tanda tangan beliau langsung Pak darman dengan Pak Andra," ucapnya.

Tak hanya sekali, kata Teddy, Darman meminjam uang ke Andra dalam dua kali perjanjian. beberapa utang yang dipinjam Darman telah dikembalikan ke Andra berikut bunganya.

"Pengakuan saya, itu untuk bayar utang pak," katanya.

Dalam perkara ini, Mantan Direktur Keuangan (DirKeu) PT Angkasa Pura II, Andra Yastrialsyah Agussalam didakwa menerima suap sebesar 71.000 dolar Amerika Serikat dan 96.700 dolar Singapura. Uang itu diduga berasal dari mantan Dirut PT INTI, Darman Mappangara.

Uang tersebut diduga diterima Andra untuk mengupayakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) agar menjadi pelaksana pekerjaan pemasangan Semi Baggage Handling System (BHS).

Atas perbuatannya, Andra didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. [adc]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA