Buntut OTT Wahyu KPU, Penyidik KPK Dikembalikan?

IS
Oleh Ivan Setyadhi
Senin 27 Januari 2020
share
(inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisoner KPU Wahyu Setiawan berbuntut panjang.

Dari informasi yang dihimpun, satu penyidik dan jaksa yang ada di tim OTT Wahyu serta caleg PDIP Harun Masiku dikembalikan ke institusi asal.

Direktur Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Feri Amsari mengatakan, jika memang benar penarikan penyidik dan jaksa terkait penyidikan kasus dugaan suap PAW maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi penyidikan atau obstruction of justice.

"Saya pikir kalau penarikan (penyidik dan jaksa) itu ada kaitannya dengan proses penyidikan maka harus dianggap tindakan itu adalah tindakan menghalang-halangi penyidikan," kata Feri saat dikonfirmasi, Senin (27/1/2020).

Menurut Feri, setiap orang yang menghalang-halangi proses penyidikan KPK dapat dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ancaman Pasal 21 tersebut, kata Feri, tidak hanya bisa diterapkan terhadap orang-orang yang berada di luar KPK, tapi juga termasuk yang ada di internal KPK. Termasuk pimpinan lembaga antirasuah.

"Kan dia setiap orang, termasuk pimpinan," tegasnya.

KPK belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum membalas pesan singkat.

Merintangi proses penyidikan atau penuntutan atau obstruction of justice tercantum dalam Pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Pasal itu menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta". [ton]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA