Ditahan Thailand, Pekerja Migran RI Surati Jokowi

IN
Oleh inilahcom
Selasa 28 Januari 2020
share
Capt Sugeng Wahyono - (Foto: Riset)

INILAHCOM, Jakarta - Nakhoda MT Celosia, kapal Indonesia yang dioperasikan PT Brotojoyo Maritime, Capt Sugeng Wahyono ditahan pemerintah Thailand. Merasa diperlakukan tak adil, pekerja migran Indonesia itu berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo.

Dirinya menjadi tahanan kota di Ranong, Thailand, berharap perhatian dari pemerintah RI. Dalam hal ini, Sugeng tidak merasa telah melakukan kesalahan. "Sudah satu tahun lebih saya ditahan di Ranong padahal seluruh dokumen kargo resmi dan lengkap. Saya berharap Bapak Presiden Jokowi dapat membantu," kata Sugeng saat dihubungi di Ranong dari Jakarta, Senin (27/1/2020).

Sebagai tahanan kota, Sugeng tak bisa keluar dari batas wilayah yang ditetapkan. Paspornya disita, dan tak diizinkan untuk keluar dari negara itu. Sugeng tak diizinkan melayat ketika ayahnya meninggal dunia pada September 2019. Rencana umrah pada 2019 juga kandas.

Masalah ini bermula ketika kapal yang dia nakhodai membawa minyak pelumas milik Petronas dari Malaka, Malaysia. Sesuai dokumen order, kapal merapat di Malaka dan memuat minyak pelumas untuk dikirim ke Schlumberger di Ranong. Ketika kapal berlabuh di Ranong pada 9 Januari 2019, segera melakukan bongkar-muat. Pihak penerima mengirimkan 20 truk tangki ke pelabuhan untuk memindahkan muatan kapal.

Tiba-tiba, aparat Bea Cukai Ranong menuduh ada upaya penyelundupan atas keterlambatan dalam pemenuhan prosedur bea cukai atas impor muatan MT Celosia. Padahal, muatan itu dikirim oleh Petronas dan dimiliki Schlumberger yang bertanggung jawab untuk mengurus impor muatan tersebut.

Akibatnya, kapal berikut awak, dan mobil tangki yang melakukan bongkar-muat di pelabuhan ditahan. Kapten kapal juga diamankan dan belakangan dijadikan tersangka, dan ditetapkan sebagai tahanan kota dengan jaminan dari perusahaan.

"Lelah dijadikan tersangka, capek menunggu proses hukum berjalan. Waktu serasa berjalan sangat lama. Niat tulus bekerja, kontrak jelas, dan saya bukan penyelundup. Saya tidak bersalah dalam kasus ini," katanya.

Kisah Sugeng yang merupakan pekerja migran Indonesia, memang memprihatinkan. Padahal, negara wajib memberikan perlindungan sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dan, pasal 21 UU No. 18/2017 mengatur tentang pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan RI, serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA