Komisioner KPU Diperiksa Soal Mekanisme PAW DPR

IS
Oleh Ivan Setyadhi
Rabu 29 Januari 2020
share
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Arief - (Foto: Inilahcom/Agus Priatna)

INILAHCOM, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Arief mengaku dicecar penyidik mengenai proses PAW anggota DPR.

Terutama menyangkut permintaan PDIP agar KPUmenetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.

"Seputar pergantian PAW. Pergantian calon terpilih dari Riezky Aprilia dengan Harun Masiku," kata Viryan usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Viryan mengklaim telah menyampaikan kepada penyidik mengenai proses yang terjadi di KPU. Menurutnya, selama proses pembahasan, seluruh Komisioner KPU menyampaikan pendapatnya. Para Komisioner KPU, kata Viryan sepakat untuk menetapkan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR dan menolak permintaan PDIP.

"Peran biasa saja kita sama-sama berpendapat. Tidak ada hal yang berbeda dengan kasus tersebut, jadi semua anggota KPU RI berpendapat sama. Bahwa penggantian calon terpilih tidak dapat terlaksanakan. Tidak ada (perbedaan pandangan). Kita semua sama, bahwa penggantian calon terpilih atau PAW tidak dapat dilakukan," katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta. Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.
Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020), Harun seolah 'hilang ditelan bumi'. Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali.

Pada 16 Januari Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna H Laoly menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia. Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta.

Bahkan, seorang warga mengaku melihat Harun mendatangi rumah istrinya di Perumahan Bajeng Permai, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan Imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia. [hpy]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA