Anies Terus Disalahkan, Rektor UIC: Politik Barbar

WN
Oleh Willi Nafie
Kamis 30 Januari 2020
share
Gubernur DKI Anies Baswedan - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta Musni Umar heran dengan adanya tudingan miring soal proyek revitalisasi Monas. Padahal, proyek yang baru mulai dikerjakan Pemprov DKI itu bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak.

"Revitalisasi Monas sgt diperlukan warga DKI spt revitalisasi berbgi jln di DKI yg indah dan nyaman," cuit akun Twitter @musniumar, dikutip Kamis (30/1/2020).

Musni menduga adanya politik kebencian yang merasuki sebagian politisi, sehingga selalu menganggap apa yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan selalu salah.

"Akn ttpi pltk kbncian tlh mrsuki pr politisi. Apapun yg dilakukan Anies sll salah. Anies diancam Dipolisikan Hingga Diseret ke KPK. Politik bar bar," tulis dia.

Diketahui, sesuai penjelasan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah soal revitalisasi Monas merujuk pada Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1995.

Dalam Pasal 6, Gubernur disebutkan sebagai Ketua Badan Pelaksana. Pada Pasal 7 poin A Keppres Nomor 25 Tahun 1995, Badan Pelaksana mempunyai tugas di antaranya, rencana pemanfaatan ruang, Sistem transportasi, pertamanan, arsitektur dan estetika bangunan, pelestarian bangunan bersejarah, dan fasilitas penunjang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui komisi pengarah. Proyek revitalisasi ini akan berlangsung beberapa tahun ke depan.

Untuk pengerjaan, sisi selatan yang baru dikerjakan adalah Plaza. Dalam pengerjaan proyek di sisi selatan ini, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penanganan khusus dalam pemindahan pohon.

Sementara pelaksanaan lelang penyedia menggunakan sistem LPSE yang terkoneksi secara online dengan LKPP.

Lalu merujuk pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman Teknis lelang merujuk pada Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP). [rok]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA