Alotnya Pembentukan Holding BUMN, Ada Apa Ya?

IH
Oleh Indra Hendriana
Jumat 31 Januari 2020
share
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin bilang, sejak kementerian BUMN berdiri, semua menteri ingin BUMN menjadi holding. Tepatnya sejak 1998.

Namun, sampai sekarang belum terwujud semua. Baru beberapa sektor aja yang jadi holding. Yang paling teranyar adalah holding Pertambangan dan Migas. "Sejak Kementerian BUMN berdiri sampai sekarang, Ingin holding, yang sudah jadi dari 1998 sampai sekarang baru enam," kata BGS sapaan singkat Budi di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Kata dia, alotnya pembentukan holding itu karena tidak semua pihak mendukung. Ada pihak-pihak atau kelompok tertentu yang menolak pembentukan holding. Namun dia tak merinci siapa kelompok itu.

Budi menduga, penolakan dilakukan karena para pihak menolak adanya transparsi. Salah satunya, pada sektor perpajakan. Sebab, bila sudah dibentuk holding transparansi tentu harus dilakukan. "Padahal semua menteri (BUMN dari dulu, red) ingin holding, tapi stakholder tidak setuju, mungkin tidak mau transparan pajaknya," kata dia.

Namun demikian dia tidak merinci alasan lain alotnya pembentukan suatu holding di BUMN. Hanya saja dia meminta kepada BUMN yang sudah menjadi holding terbuka. Terutama soal perpajakan dengan melakukan integrasi data perpajakan. Seperti yang sudah dilakukan PLN dan Pertamina.

"Lucu juga minta uang dari pemerintah tapi tidak terintegrasi (perpajakan) kan aneh. Terutma bagi kami semua holding. Tambang, Pupuk, Semen dan BUMN yang mendapat uang dari pemerintah, Pertamina sudah PLN sudah tinggal Bulog," kata dia.

Budi mengaku, telah memanggil Direktur Utama BUMN yang belum melakukan integrasi perpajakan dengan Ditjen Pajak. Saat ini, ada enam holding yang sudah terintegrasi perpajaknnya. [ipe]




# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA