Target PGN Harga Gas Industri Bisa USD 6 Per MMBTU

IH
Oleh Indra Hendriana
Senin 03 Februari 2020
share
Direktur Utama PT PGN Tbk. Gigih Prakoso

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Utama PT PGN Tbk. Gigih Prakoso menargetkan implementasi penerapan harga gas industri sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi bisa dilakukan pada 1 April 2020.

Gigih mengatakan, PGN saat ini masih melakukan pembahasan terkait penurunan harga gas industri tersebut. Termasuk dengan melakukan konsultasi intensif bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Kami konsultasikan dengan Kementerian ESDM dan SKK secara intensif dan sudah diputuskan target pelaksanaan adalah 1 April 2020," kata Gigih dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VI DPR RI, Senin (3/2/2020).

Pembahasan itu, kata dia, berkaitan dengan transportasi yang mempengaruhi harga jual gas industri. Yakni sebesar USD 6 per MMBTU.

"Kami review (biaya transportasi) apa yang bisa kami berikan kepada industri agar bisa lebih bersaing dan juga meningkatkan kapasitasnya. Mudah-mudahan dari diskusi ini akan ada jalan keluar sehingga 1 April kita bisa terapkan (harga gas) sesuai dengan Perpres 40/2016," ujar Gigih.

Gigih menerangkan bahwa harga jual gas bumi PGN terbentuk dari harga beli gas ditambah biaya regasifikasi, transmisi, distribusi dan juga biaya niaga. Menurut Gigih, harga gas di hulu berkontribusi paling dominan, yakni sebesar 70% dari pembentukan harga ke pengguna akhir.

"Sedangkan untuk biaya transmisi itu kontribusinya sekitar 13% dan biaya distribusi mencapai 17%," kata dia.

Pemerintah pun tengah membahas tiga opsi agar harga US$ 6 per MMBTU yang dipatok dalam Perpres 40/2016 bisa diimplementasikan. Pembahasan atas ketiga opsi tersebut ditargetkan rampung pada Maret 2020.

Adapun, ketiga opsi yang dimaksud adalah: Pertama, mengurangi bagian negara serta efisiensi penyaluran gas melalui pengurangan porsi Pemerintah dari hasil kegiatan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas.

Kedua, mewajibkan KKKS untuk memenuhi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas, dan Ketiga, memberikan kemudahan bagi swasta mengimpor gas untuk pengembangan kawasan-kawasan industri yang belum memiliki/terhubung dengan jaringan gas nasional.[jat]

# TAG
PGN

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA