DPR-Pemerintah Diminta Buat Aturan Antiradikalisme

IN
Oleh inilahcom
Minggu 09 Februari 2020
share
Eks Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Hendropriyono

INILAHCOM, Jakarta - Eks Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Hendropriyono ikut merespon isu pemulangan WNI eks ISIS dari Suriah. Menurutnya, para WNI itu ke Suriah bukan untuk bela negara.

"Ini bukan hanya masalah di tataran Pancasila lagi, tapi sudah sampai ke tataran hukum negara yang konkret. Mereka pulang dan pergi ke Suriah bukan untuk membela negara dan sudah melanggar hukum yang ada," katanya kepada wartawan, Sabtu (8/2/2020).

Sayangnya menurutnya, hukum di Indonesia, belum bicara pelanggaran tersebut.

"Sekarang kalau mau kembali ke Indonesia, sementara hukum masih bisu, yang bicara bisa bisa senjata," katanya.

Karena itu, Hendropriyono mengusulkan agar segera dibuat aturan hukum yang jelas. Bentuknya bisa UU yang secara khusus mengatur antiradikalisme.

"Saya usul agar pemerintah dan DPR segera buat hukum antiradikalisme sehingga, jika terjadi lagi sewaktu-waktu hiruk-pikuk seperti ini, rakyat bisa tenang," pungkasnya. [hpy]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA