Pemerintah Diminta Profiling Dulu WNI Eks ISIS

IN
Oleh inilahcom
Minggu 09 Februari 2020
share
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

INILAHCOM, Jakarta - Rencana pemulangan WNI eks ISIS ke tanah air hingga kini masih belum diputuskan oleh pemerintah. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyarankan agar pemerintah melakukan profiling terlebih dahulu terhadap ratusan WNI eks ISIS.

"Saya katakan tadi di-profiling. Sebetulnya nggak benar juga kalau kita kira bahwa BNPT nggak punya data, punya. Kami pernah berdiskusi dengan Densus mereka punya data. Tapi data ini kan perlu di-update, divalidasi lagi supaya kemudian dapat yang lebih akurat. Dari data yang lebih akurat itu baru dikenali satu per satu. Berbeda kasusnya," kata Taufan di Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).

Taufan juga menilai WNI eks ISIS harus diadili. Apabila tak dipulangkan, kata Taufan, WNI eks ISIS itu harus diadili melalui pengadilan internasional. Termasuk jika akhirnya ada opsi untuk pemulangan ke RI, maka harus diadili sesuai hukum yang berlaku.

"Kita bisa menggunakan pihak ketiga misalnya, oke diadili katakanlah di Irak, atau diadili di Turki, tapi Indonesia harus membangun bilateral. Agreement dengan Turki, kesepakatan supaya dia tidak pulang ke Indonesia tapi diadili di Turki, nanti setelah itu apa? Itu juga ada cara lain diadili di Indonesia, tapi dia adili di Indonesia, hukuman tertinggi itu 12 tahun, dengan pasal 26B bahwa orang yang terlibat dalam gerakan terorisme itu bisa dihukum antara 7 sampai 12 tahun, kalau dia hanya jadi anggota, dia lebih rendah lagi. Nah, kalau dia dihukum rendah sementara ancaman dari dia itu sangat berbahaya kan itu juga masalah," paparnya.

Terlepas itu, Taufan menilai pemerintah tetap harus bertanggung jawab terhadap 600 WNI eks ISIS. Taufan menurutkan perlakuan terhadap seluruh WNI harus adil.

"Apa pun, siapa pun dia, sepanjang dia masih kategori dalam WNI, maka Indonesia harus mengurusnya, tanggung jawab. 'Tapi ini jahatnya minta ampun'. Tapi ini WNI. Dulu kita juga ada monster, monster ideologi kiri misalnya. Juga ada teroris Aman Abdurrahman masih ada di sini. kita uruskan. Jangan lupa Reynard Sinaga juga diurus sama pemerintah Indonesia. KBRI itu pantau persidangan untuk pastikan dia bisa dapatkan hak hukumnya. Apa hak hukumnya? Fair trial," sambung Taufan. [gam]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA