Antara Kufur Nikmat dan Perekonomian 2019 Rendah

IN
Oleh inilahcom
Senin 10 Februari 2020
share
Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tetap bersyukur atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mangkrak di 5,02% pada 2019. Kondisi ini lebih baik ketimbang negara lain, setuju?

Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi mempersoalkan istilah kufur nikmat yang disampaikan presiden terkait capaian perekonomian 2019 yang cuman 5,02%. Dia menyarankan jangan menggunakan istilah-istilah atau simbol keagamaan. Dikhawatirkan malah menimbulkan salah tafsir. "Indonesia bukan negara agama. Karena itu kalau dipakai istilah-istilah agama, ini bertentangan dengan Pancasila," kata Adhie Massardi di Jakarta.

Istilah kufur nikmat yang dilontarkan dinilainya keluar dari konteks. Bagaimana mungkin, Indonesia malah bangga dan senang dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 10%, itulah sebenar-benarnya kufur nikmat.

Alasannya, Tuhan memberikan keberlimpahan yang sangat banyak pada bumi Indonesia. Indonesia berlimpah atas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Dengan keberlimpahan itu seharunya cukup menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 10%. "Tapi karena kufur nikmat, berkah yang melimpah dari Tuhan itu diberikan kapada bangsa lain," ujar Adhie Massardi.

Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, dalam melaksanakan roda pemerintahan, kalau pemerintah memilih pinjaman utang dengan bunga yang tinggi, dalam konteks agama itu masuk ketegori riba. "Ini masuk ranah riba yang diharamkan. Yang memberikan dan dipinjamkan sama-sama diharamkan," tutur Adhie Massardi.

"Itu kalau Presiden Joko Widodo mau memaksakan (istilah agama) masuk ranah pemerintahan," lanjut dia.

Itu sebebnya, dulu Presiden Gus Dur meminta tim ekonominya Rizal Ramli untuk berusaha menurunkan utang seminimal mungkin, dan berhasil. Karena dalam konsep pemerintahan Gus Dur, tidak ada bangsa yang bisa makmur dan sejahterah dari utang.

"Nah, tetapi pemerintahan Gus Dur sangat bijaksana, tidak mau konsep keagamaan itu dimasukkan dalam pemerintahan. Tapi nilai-nilai Islam itu yang diterapkan dalam pemerintahan tanpa menyebut simbol-simbol agama," paparnya.

Pemerintah Gus Dur terbukti membawa berkah. Seluruh pertanian dan perniagaan saat itu sangat bagus. Dan karena diberkahi, bencana juga sangat minim. "Saya melihat itu yang dimaksud Gus Dur. Kalau dijalankan dengan benar akan diberkahi. Jadi, ketika kehidupan dengan utang, dengan riba, itu sebabnya dimurkai Tuhan, sehingga banyak gagal panen dan penyimpangan pejabat," tutur Adhie Massardi.

Jadi, masih kata Adhie Massardi, kalau pemerintah mau masuk ke ranah keagamaan, maka ulama, tokoh agama, dan umat harus mengingatkan pemerintah, agar tidak kufur nikmat, dan menghilangkan kehidupan bangsa di tengah riba. "Karena itu saya juga heran kenapa petinggi NU, tidak mengingatkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di tengan keberkahan itu," tutupnya. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA