Utang Ugal-ugalan, Gerindra Minta SMI Diganti

IN
Oleh inilahcom
Selasa 11 Februari 2020
share
Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Awal 2020 bisa jadi menjadi tahun yang suram bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI). Lantaran banyak tokoh parpol minta dirinya kena reshuffle. Alasannya, utang negara terus membubung.

Adalah Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secepatnya memecat Sri Mulyani dari jabatan menkeu. Dia menyebut, politisi PDIP Effendi MS Simbolon pernah menyampaikan desakan agar Sri Mulyani diganti. Hal itu, seyogyanya didengar dan dijalankan Presiden Jokowi. Apalagi, desakan tersebut disuarakan kader PDIP, tempat Jokowi bernaung sekaligus pengusung utamanya.

"Nah, PDIP pun bersuara. Bukan hasilkan uang, yang ada hasilkan utang yang menggunung. Kelola uang negara pun tak becus. Kebocoran di mana-mana," ujar Iwan.

Kata anak buah Prabowo ini, periode kedua Jokowi memimpin Indonesia, harus menghasilkan legasi. Bukan malah mewariskan masalah utang yang terus membubung.

Kalau soal utang Iwan benar. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, hingga akhir Desember 2019, utang Indonesia mencapai Rp4.779,28 triliun. Naik signifikan ketimbang 2018 sebesar RpRp4.418,30 triliun. "Pak Jokowi sebaiknya segera pecat Menkeu Sri Mulyani, sebelum Indonesia hancur karena utang ugal-ugalan yang dilakukan menkeu," kata Iwan.

Sejatinya, ekonom senior DR Rizal Ramli, berkali-kali mengingatkan pemerintahan Jokowi soal terus membengkaknya utang. Utang negara bak bisul yang siap pecah. Kalau sudah pecah, tentunya semakin sulit untuk mengobatinya agar pulih. Kebijakan utang secara ugal-ugalan, jelas menjadi tanggung jawab Menkeu Sri Mulyani. Saat ini, rasio utang sudah mencapai 29,8% dari GDP.

RR, sapaan akrabnya, menguraikan sejarah rasio aman utang sebesar 60% PDB, berdasarkan dua kali rasio pajak negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Di mana, rasio pajak negara-negara OECD adalah 30%, maka ditetapkan rasio pajak 2x30%, hasilnya 60%.

Indonesia, sambung RR, bukan negara maju yang rasio pajaknya tinggi. Rasio pajak Indonesia, cuman 10% hingga 11% saja. "Artinya, rasio aman utang Indonesia seharusnya adalah 2 kali 11 persen, alias 22 persen. Sedangkan kini rasio utang Indonesia sudah 29,8 persen GDP," tekan Rizal Ramli.

Lanjut RR, rasio utang Indonesia, jelas sudah di atas batas aman. Karena berdasarkan ratio Debt-Service/Export Revenue, batas amannya hanya 20 persen. "Rasio yang lazim digunakan untuk negara berkembang adalah kemampuan bayar utang suatu negara, yang dilihat dari ratio Debt-Service/Export Revenue. Batas aman adalah 20 persen," tegas mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur itu.

Ancaman utang Indonesia, kata RR akan terus menggunung jika tak ada solusi nyata dari pemerintah. Celakanya, pertumbuhan utang Indonesia jauh lebih cepat ketimbang pertumbuhan ekonomi.

Di mana, utang pemerintah Indonesia setiap tahun bertumbuh rata-rata 20%. Sementara pertumbuhan Indonesia, rata-rata cuman 5% per tahun. Artinya, pertumbuhan utang empat kali ketimbang pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, politisi senior PDIP Effendi MS Simbolon mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Sri Mulyani dari jabatan menteri keuangan. "Ini perlu koreksi. Saya tidak tahu, Pak Jokowi begitu senangnya melihat Ibu Sri Mulyani. Menurut saya, harus diganti. Agar ada kesegaran pasar," ujar Effendi dalam diskusi 100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf di Jakarta, Sabtu (8/2/2020).

Dia pun menyebut salah satu faktor terhambatnya laju pertumbuhan karena likuiditas. Saat ini, Indonesia masih defisit anggaran yang hampir Rp400 triliun. "Bicara likuiditas, anggaran dana ya. Ini kan masalah. Kita defisit saja hampir Rp400 triliun. Sementara salah satu faktor penyebab terhambatnya laju pertumbuhan itu karena likuiditas. Nah ini harus dikoreksi," ucap anak buah Megawati ini.

Karena itu, ia kembali menegaskan Kepala Negara harus mengganti Sri Mulyani guna membuat kesegaran di sektor keuangan. "Ini masalahnya ada kesegaran pasar. Karena pasar ini sekarang sudah landai. Tidak ada lagi gairah pasar karena likuiditas," tukasnya. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA