DPR Minta Jangan Ada Main Mata di Penerbitan RIPH

IN
Oleh inilahcom
Rabu 12 Februari 2020
share
Anggota Komisi IV DPR, Darori Wonodipuro - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Pertanian menyebut telah menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk komoditas bawang putih sebanyak 103.000 ton.

Hanya saja, sejumlah kalangan menyayangkan ketidakterbukaan proses RIPH di kementan. Anggota Komisi IV DPR, Darori Wonodipuro mempertanyakan ketidaktransparanan dalam pemberian RIPH.

Padahal, menurutnya, ketidaktransparanan memantik kegaduhan saat DPR mengundang berbagai pihak, termasuk asosiasi terkait bawang putih.
"Nah itu-kan diributin waktu kita ngundang asosiasi. Jadi RIPH-nya pilih-pilih tidak transparan. Banyak yang tidak dapat. Harusnya transparan terbuka saja. Waktu RDP asosiasi pada protes. Perusahaan yang bagus dikasih, yang tidak bagus, jangan," kata Darori kepada wartawan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Menurutnya, Kementan seharusnya juga berbincang bersama dengan asosiasi untuk menelisik perusahaan yang mengajukan RIPH. Kementerian dinilainya kurang tegas dalam pengawasan. "Jadi, kementan harus transparan dan terbuka," pintanya.

Selain itu, DPR menilai ada peraturan menteri yang aneh. Perubahan peraturan menjelang pergantian menteri harusnya diselisik dan diklarifikasi penerapannya terhadap importir.

"Harusnya kan importir wajib menanam 5 persen dari rencana. Nah, sekarang terbalik. Nanamnya nanti. Kalau saya usulkan ada jaminan dalam tanaman bawang. Jadi importir deposit uang seluas rencana tanamannya." katanya.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi adanya transparansi. Beberkan saja urgensi impor, berikut perusahaan pengimpornya. Transparansi sangat perlu ditegakkan agar menghilangkan permainan dari pihak-pihak tertentu, termasuk kepentingan politik.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Liliek Srie Utami mengatakan, proses RIPH bawang putih sudah diajukan importir sejak pertengahan November 2019. Jadi, keluarnya RIPH sebanyak 103 ribu ton bawang putih, bukan keputusan dadakan.

Ia mengaku, penerbitan RIPH bukan tiba-tiba karena ada rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan Kantor Staf Presiden pada Kamis (6/2/2020) lalu. "Kami memproses (RIPH) sejak 15 November 2019, jadi tidak serta merta dikeluarkan," ujarnya.

Sedangkan untuk daftar importir yang memiliki kuota, serta besarannya, ia mengaku tidak memegang datanya secara detail.

Di kesempatan berbeda, pengamat Ekonomi Muliadi Widjaja menilai ada yang kurang pas dengan impor ini. Kementan bisa dianggap lebih membela importir daripada petani. Harusnya, kata dia, kalau pro petani tidak perlu impor di kala stok masih dinyatakan cukup.

Dia pun menduga ada kepentingan politik dari parpol turut serta dalam penunjukan importir. Dugaan itu menurutnya wajar mengemuka lantaran petani selalu 'kalah' dengan importir. "Importir selalu dimenangkan pemerintah daripada petani, karena ada dugaan setoran importir kepada partai," katanya. [tar]



# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA