Harga Gas Turun, DPR: Cabut Pungutan BPH Migas

IH
Oleh Indra Hendriana
Rabu 12 Februari 2020
share
Anggota Komisi VII DPR, Nasyirul Falah Amru - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi VII DPR menilai, iuran niaga dan pengangkutan gas yang dipungut Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) perlu dihapus. Demi mendukung penurunan harga gas.

Anggota Komisi VII DPR, Nasyirul Falah Amru mengatakan, iuran niaga dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dipungut BPH Migas, hanya menambah beban dalam komponen pembentukan harga gas. Sehingga, komponen pembentuk harga gas bumi menjadi lebih tinggi. "Iuran hanya menambah beban masyarakat buat apa?," kata Falah, saat rapat dengan BPH Migas di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/1/2020).

Menurut Falah, inisiatif BPH Migas mengevaluasi tarif pengangkutan gas bumi sudah kebablasan. "Dia mencoba mengatur soal tarif transmisi padahal di ratas presiden tidak ada (arahan seperti itu)," ujarnya.

Jika pemerintah bermaksud untuk menerapkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 yang mengamanatkan penurunan harga gas bumi ditingkat konsumen menjadi US$6 per MMBTU, maka sebaiknya BPH Migas tidak merubah tarif pengangkutan gas bumi.

Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yaitu pengurangan penerimaan bagian negara. Apalagi, jika penetapan tarif itu dilakukan sesuai ketentuan BPH Migas, dihitung dan diverifikasi oleh BPH Migas, dan dituangkan dalam keputusan BPH Migas . "BPH Migas jangan jauh masuk ke tarif transmisi pengangkutan, jangan terlalu masuk ke wilayah itu," tuturnya.

Dia melanjutkan, sebagai lembaga yang dibiayai oleh iuran badan usaha hilir gas bumi melalui pipa, seharusnya BPH Migas menjadi penyeimbang dalam menentukan kebijakan mengenai gas bumi. "Seharusnya bukan menjadi corong pemerintah tapi penyeimbang. Kalau memang sebagai corong pemerintah iuran di cabut saja, kalaupun harus ada iuran sebaiknya diberikan saja kepada badan usaha sebagai insentif. Itu lebih bagus dan bijaksana," imbuhnya.

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menambahkan, seharusnya dengan meningkatnya pasokan gas ke dalam negeri dapat menurunkan harga gas, hal ini juga dapat diimbangi dengan penurunan iuran yang dipungut BPH Migas. "Pemerintah sebetulnya memilii instrumen-instrumen penurunan harga, salah satunya instrumen bagian gas pemerintah diterima sepenuhnya atau sebagian gas saja. DMO juga semakin didorong mestinya semakin turun. Yang saya ingin fokus di iuran, ada usula iuran dikurangkan saja," tandasnya. [ipe]



# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA