Mangkrak 10 Tahun, Revisi UU Minerba Dilanjutkan

IH
Oleh Indra Hendriana
Jumat 14 Februari 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah dan Komisi VII DPR melanjutkan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara (Minerba), setelah mandek lebih 10 tahun.

Pembahasan itu akan dilakukan pekan depan antara pemerintah dan Komisi VII DPR pada Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas melalui Panitia Kerja (Panja) DPR berdasarkan hasil rapat paripurna DPR pada 22 Januari 2020.

"Revisi UU Minerba telah ditetapkan sebagai Polegnas Prioritas 2020 dan khusus revisi UU Minerba dilanjutkan pembahasannya dengan membentuk Panja," kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto saat Rapat Kerja dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Kata dia, pada Senin pekan depan jadwal rapat Panja adalah pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Minerba. "DIM akan dibahas pekan depan," kata dia.

Dia melanjutkan, Panja Minerba ini diwakili 26 orang Komisi VII diketuai Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI-P. Sementara wakil pemerintah berjumlah 60 orang yang diketuai oleh Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono.

Selain itu wakil pemerintah lainnya adalah dari Kementerian Sekretariat Negara yang salah satunya diwakilkan oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan, Kemenko Perekonomian yang diwakikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup.

Sedangkan dari Kementerian Hukum dan HAM, diwakili Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-undangan. Dan, Kementerian Keuangan diwakili Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian diwakili Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, sesuai usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Minerba dari pemerintah terdapat 121 total pasal yang diubah atau 69% dari total pasal UU Minerba. Rinciannya ada 85 pasal yang diubah dan 26 pasal baru.

Adapun jumlah pasal yang diubah tersebut antara lain terkait penyesuaian kriteria dalam penetapan wilayah pertambangan, pengaturan terkait pemindahtanganan IUP, penyesuaian ketentuan terkait pendapatan negara dan pendapatan daerah, tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional inspektur tambang yang dibebankan kepada menteri.

Sementara sejumlah pasal baru terkait jaminan pemanfaatan ruang dan jaminan pelaksanaan kegiatan pertambangan setelah menenuhi persyaratan Pengaturan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Penugasan kepada BUMN, BUMD untuk melakukan penyelidikan dan penelitian, Pengaturan kelanjutan operasi KK/PK2B menjadi IUPK "Konsep DIM dari pemerintah tersebut merupakan hasil pembahasan dengan kementerian/lembaga," kata dia.

Sedangkan konsep RUU Minerba sebagai inisiatif DPR terdapat 87 pasal baru dan pasal yang diubah. Rinciannya ada 64 pasal yang diubah dan 23 jumlah pasal baru. Adapun jumlah pasalnyang diubah antara lain terkait penyesuaian kewenangan penerbitan perizina, penghapusan luas minimum WIUP Eksplorasi dan jangka waktu IUP yang lebih lama untuk IUP yang terintegrasi dengan smelter/PLTU.

Sedangkan jumlah pasal baru antara lain terkait perencananaan pertambangan minerba nasional, pengaturan terkait pusat data dan informasi pertambangan, pengaturan penempatan inspektur tambang pada setiap WIUP, WIUPK dan WPR. "Dan yang terakhir terkait penerbitan IUP PMA/BUMN oleh pemerintah pusat," kata dia. [ipe]






# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA