BUMD DKI Ini Siap Bangun Hunian Tanpa Uang Muka

INILAHCOM, Jakarta Perumda Pembangunan Sarana Jaya, BUMD sektor properti milik Pemprov DKI, berkomitmen memberikan solusi perumahan bagi warga ibu kota. Yang sudah diprogramkan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan.

Hal itu disampaikan Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S Arharrys dalam temu media bertajuk bertema "Perumda Pembangunan Sarana Jaya: Pengembangan Kawasan Jakarta 2020" di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Pada kesempatan ini, hadir sejumlah pembicara terkait pengembangan properti di ibu kota, seperti Nasrudin Djoko Surjono, Kepala BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta; A Hadi Prabowo MT, Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia; dan Elisa Sutanudjaja, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies.

Indra menyebutkan, angka backlog di DKI Jakarta pada 2015 hingga 2018, terus meningkat sebesar 10%. Diprediksi akan terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk.

Karenanya, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki misi bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, berperan aktif membangun ibu kota. Salah satunya dengan membangun hunian berskema Down Payment (DP) 0 Rupiah.

Indra menyebut, program DP 0 Rupiah ini merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lantaran harga tanah di DKI Jakarta super mahal, maka konsep hunian yang dicanangkan berbentuk bertingkat.

Indra juga menambahkan, selain menyediakan rumah hunian DP 0 Rupiah, Perumda Pembangunan Sarana Jaya berencana membangun sentra bisnis di Tanah Abang. Di mana, sentra bisnis yang diberi nama Kawasan Sentra Primer Tanah Abang itu, menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD).

Sementara, Nasrudin menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta, selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan. "Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP 0 Persen, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun," paparnya.

Sedangkan Hadi Prabowo mengatakan, di Jakarta, kepemilikan hunian pribadi cuman 47,12%. Sedangkan yang bukan milik sendiri mencapai 52,88%. Sehingga, backlog di DKI Jakarta pada 2015 mencapai 1.276.424 unit rumah.

"Dengan kondisi seperti ini, maka pengembangan vertikal dengan kepadatan tinggi dapat menjadi solusi terkait kepemilikan hunian bagi warga Jakarta," paparnya.

Pandangan senada disampaikan Elisa bahwa saat ini, Kampung Kota Jakarta sudah terlalu padat secara jumlah penduduk dan kegiatan. Namun dari sisi kualitas, memprihatinkan. Terlebih jika dibandingkan dengan jumlah lantai dan luas lantai yang rendah.

Karenanya, lanjut Elisa, pembangunan kawasan hunian vertikal secara bertahap, haruslah memiliki ruang mitigasi bencana, adaptif terhadap krisis iklim, perbaikan lingkungan, dan dilengkapi sarana pendukung interaksi sosial dan ruang mobilitas publik. [tar]