Setara Dorong Jokowi Tuntaskan HAM Paniai

MY
Oleh Muhamad Yusuf Agam
Selasa 18 Februari 2020
share
Ketua Setara Institute, Hendardi - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Setara Institute, Hendardi mengomentari pernyataan Menkopolkam Mahfud MD yang mengklaim bahwa selama kepemimpinan Jokowi tidak pernah lagi ada pelanggaran HAM berat.

Hendardi menyinggung kasus pelanggaran HAM di Paniai yang belum terungkap.

"Sebagaimana disampaikan Menkopolhukam, Mahfud MD terbantahkan oleh pengumuman Komnas HAM yang dalam Rapat Paripurna memutuskan bahwa kasus Paniai merupakan pelanggaran HAM berat," kata Hendardi, Selasa (18/2/2020).

Kasus Paniai terjadi pada 7-8 Desember 2014, persis di bulan kedua setelah Jokowi mengucapkan sumpah sebagai presiden pada 2014. Hendardi mengatakan Kejaksaan Agung harus menggelar penyidikan pasca putusan pengadilan HAM yang menyatakan kasus di Paniai adalah pelanggaran HAM berat.

"Keputusan paripurna Komnas HAM adalah produk kerja penegakan hukum yang harus direspons oleh Kejaksaan Agung sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat, setelah pada Selasa, 11/2/2020 telah menerima laporan penyelidikan dari Komnas HAM. Sesuai UU 26/2000, Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan dan paralel dengan kerja penyidikan, Presiden Jokowi harus membentuk pengadilan HAM," ucapnya.

Hendardi kemudian menyinggung silang pendapat antara Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dan Komnas HAM pasca-pengumuman status kasus Paniai. Menurut Hendardi, yang harus dilakukan saat ini adalah Komnas HAM memperkuat laporan untuk penyelidikan.

"Sedangkan pemerintah yang diwakili Moeldoko tidak perlu reaktif. Karena, sebagai Panglima TNI saat peristiwa Paniai terjadi, bisa jadi Moeldoko adalah pihak yang perlu dimintai keterangannya, untuk menguji validitas unsur terstruktur sebagai variabel yang harus dipenuhi dalam sebuah kasus pelanggaran HAM berat dan memastikan adanya tanggung jawab komando (command responsibility)," pungkasnya.

Menurut Hendardi, kasus Paniai harus bisa diungkap ke publik. Sebab, kasus pelanggaran HAM di masa lalu kerap diacuhkan oleh pemerintah dengan berbagai alasan. Kasus ini dinilai sebagai ujian Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di era kepemimpinan periode pertamanya.

"Sambil menanti kinerja lanjutan dari institusi penegak hukum, yang pasti bahwa kasus Paniai adalah kasus aktual yang menuntut penuntasan yang berkeadilan. Jika banyak elit berkelit untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu karena alasan dimensi waktu dan konteks yang diperdebatkan, maka kasus Paniai adalah ujian bagi Jokowi untuk menuntaskan kasus yang terjadi pada era kepemimpinannya," sambung dia. [ton]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA