Inaplas Keberatan Pengenaan Cukai Kantong Plastik

IH
Oleh Indra Hendriana
Kamis 20 Februari 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Sekertaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono dengan tegas menolak kebijakan cukai kantong plastik.

"Sejak awal wacana penerapan cukai plastik, kami dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Apa sih urgensinya pemerintah menerapkan cukai plastik?, kalau dari sisi pendapatan negara pemerintah menginginkan sumber pendanaan baru, maka bisa mencari dari sektor lain. Misalnya mengenai tarif besar pada bahan baku impor plastik dan bahan baku plastik dan kalau untuk lingkungan ya harus dengan pengelolaan yang baik," kata Fajar di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Lebih lanjut dia mengungkapkan bila tujuan penerapan cukai plastik untuk pendapatan negara, dia menyarankan dikenakan cukai yang masih dalam bahan baku plastik dan bahan jadi plastik impornya. Karena jumlahnya besar sekali dan itu mudah. "Barang jadi plastik itu, impornya 1 juta ton. Dan itu di beberapa pelabuhan saja, gampang dicegatnya, bahan baku plastik hampir 3 juta ton. Jadi itu aja dr sisi penerimaan negara," katanya.

Menurut Fajar penarikan cukai plastik justru akan menyulitkan banyak Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ia menilai UKM tersebut belum banyak dibina. "Industri daur ulang Indonesia udah bagus sebenarnya. tinggal didorong lagi apalagi," tukasnya.

Sementara meskipun saat ini banyak kampanye dalam pengurangan penggunaan sampah plastik, namun keberadaan masih tetap diperlukan hingga kini.

"Sekarang juga kita udah berhasil meyakinkan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Dulunya benci plastik, sekarang mereka bijak menggunakan plastik. Karena mau diganti pakai apa? Tetap plastik-plastik juga," kata Fajar.

Di sisi lain, ia menilai penggunaan plastik di masyarakat juga masih belum tinggi. "Per kapita kita masih rendah, konsumsi plastik 23 Kg/ kapita," ungkapnya.

Hal senada juga diungkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesi (Adupi), Justin Wiganda. Menurutnya akan ada dampak efek domino jika cukai plastik diberlakukan. Untuk industri, sudah pasti turunnya permintaan dan akan berpengaruh business competition pada industri plastik yang lumayan padat karya. Kemudian dampaknya juga akan berasa terhadap industri retail traditional, contohnya tukang sayur, daging, ikan pastinya terkena dampak tersebut.

"Efek terparah dari penerapan cukai plastik terhadap masyarakat karena kantong plastik itu dijualnya business to business dan sangat jarang sekali masyarakat awam sengaja membeli kantong plastik. Ini jelas memberatkan masyarakat," keluh Justin.

Menurut dia, jika penerapan cukai kantong plastik akan mengerek harga bahan makanan dan akan menyebabkan tambahan pengeluaran bagi masyarakat. Hal ini berimbas pada kemampuan atau daya beli kelompok masyarakat miskin yang masih sangat banyak di Indonesia.

Pengendalian sampah plastik, seharusnya tidak perlu dengan cukai. Pemilahan sampah plastik dari sumbernya bisa jadi pilihan yang tepat, karena sampah plastik memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan benar.

Business Development Director Indonesia Plastic Recycles (IPR), Ahmad Nuzuludin mengatakan seharusnya untuk pengendalian sampah plastik, pemerintah tidak perlu menerapkan cukai. "Persoalan sampah plastik yang terjadi saat ini karena belum terbangunnya perilaku pemilahan sampah organik dan non organik di masyarakat," papar Ahmad.

Padahal, penanganan sampah plastik sebenarnya dapat diatasi dengan baik melalui pemaksimalan daur ulang di tingkat daerah, dengan melakukan pemilahan terlebih dulu. "Karena itu, perilaku collecting system harus dibangun di masyarakat lewat adanya bank-bank sampah di tingkat RW atau kelurahan," jelas Ahmad. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA