Komisi IV DPR Menyetujui Program Kerja KLHK 2020

IN
Oleh inilahcom
Kamis 20 Februari 2020
share
(Dok/KLHK)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri LHK Siti Nurbaya, dan jajaran melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (19/2/2020). Raker kali ini membahas rencana program kerja tahun 2020 yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin.

Selain itu, Raker juga membahas isu-isu aktual diantaranya banjir dan longsor, pengendalian karhutla, penanganan kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan, penanganan gambut, penanganan impor (ilegal) sampah, penanganan konflik satwa, serta Omnibus Law (RUU Cipta Kerja).

Mengawali laporannya, Menteri Siti menyampaikan lima arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, Menteri Siti menjelaskan 5 Program Prioritas Nasional (PN), dimana KLHK terlibat pada 3 PN. Pada PN 1, KLHK memberikan dukungan dengan program-program yang mendukung pengentasan kemiskinan berupa Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), dan Hutan Sosial.

Hingga akhir Desember 2019, dari target 4,1 juta hektar TORA, telah dicadangkan 4,9 juta hektar dalam peta TORA. Dari angka tersebut, pemerintah telah menyiapkan, dan terus berproses untuk pendistribusiannya kepada masyarakat sebesar 2,64 juta hektar.

Sedangkan untuk program Hutan Sosial, Menteri Siti menjelaskan bahwa, dari 12,7 juta Ha yang dialokasikan, telah terealisasi seluas 4.048.376,81 Ha dengan 6.411 unit Surat Keputusan (SK) untuk kurang lebih 818.457 Kepala Keluarga. "Saat ini terus berkembang, dan diproyeksikan akan lebih cepat lagi direalisasikan," ujar Menteri Siti.

Pada PN 3, KLHK mendukung Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja. Sedangkan pada PN 4, KLHK terlibat dalam Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan potensi sumber daya alam kawasan hutan itu begitu banyak, seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, flora-fauna, air, dan jasa lingkungan termasuk ekowisata. Di sisi lain juga ada minyak, gas, minerba, dan geothermal.

"Kalau kita bicara mengenai energi terbarukan, sebetulnya kawasan hutan kita mempunyai potensi geothermal yang baik. Hal ini terus kita dukung regulasinya, agar investasinya berjalan, tetapi tetap lingkungannya terjaga," kata Menteri Siti.

Berbicara mengenai Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Menteri Siti mengungkapkan sejak tahun lalu KLHK memprogramkan Gerakan Nasional Penyelamatan DAS, baik melalui APBN, maupun yang dilakukan korporasi dan masyarakat.

Selain RHL, KLHK juga membangun bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan dan gully plug di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor. Upaya ini dipadukan dengan penanaman vetiver, agroforestri, dan pembuatan kebun bibit bersama masyarakat.

Sementara itu, terhadap upaya pencegahan karhutla, KLHK menekankan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), dan penguatan desa sebagai pelaksana pengendalian karhutla di tingkat tapak atau desa. "Berdasarkan hasil evaluasi pada 21 provinsi rawan karhutla, pada tahun ini target desa rawan karhutla sebanyak 1.200, dari sebelumnya ada 4.140 desa," papar Menteri Siti.

Terkait penanganan impor (ilegal) sampah, Menteri Siti menegaskan larangan impor sampah dan limbah B3. Sementara itu, yang diperbolehkan yaitu mengimpor skrap kertas dan skrap plastik sebagai bahan baku industri.

"Masalahnya bahwa skrap kertas, dan skrap plastik bercampur dengan sampah dan Limbah B3 yang dilarang menurut UU. Selama ini, skrap kertas, dan skrap plastik yang tidak bercampur dengan sampah dan Limbah B3 diterima, sedangkan yang bercampur di reekspor ke negara asal atau pengekspor," papar Menteri Siti.

Terkait dengan anggaran, Menteri Siti menyebut bahwa pada tahun 2020, KLHK mendapat Anggaran sebesar 9,006 Triliun rupiah ditambah dengan anggaran untuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebesar 312,9 Miliar rupiah. "Sebanyak 4,9 Triliun rupiah atau 57 persen dari total anggaran digunakan untuk mendukung PN", jelas Menteri Siti.

Menteri Siti juga menjelaskan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang, pengendalian konflik satwa liar, dan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja).

Pada kesimpulan Raker yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono, menyatakan Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 per Eselon I pada KLHK serta Badan Restorasi Gambut, terutama terkait program pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk menambah anggaran sebesar Rp.15 Trilyun untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup, mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan hutan di Indonesia.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), untuk melakukan pendalaman terkait kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup.

Terkait kebijakan dan penanganan impor ilegal sampah, Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan beberapa Menteri terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Luar Negeri. "Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menindak tegas pelaku impor sampah ilegal dengan mengenakan sanksi yang seberat-beratnya," ujar Budisatrio.

Pada poin terakhir, Komisi IV DPR RI meminta kepada KLHK untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata, dan kawasan industri, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), sehingga dapat dipahami secara utuh efek dari pengembangan wilayah tersebut, baik dari sisi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, idiologi, maupun sosial budaya lainnya, sebagai post policy assessment.

Turut hadir pada raker hari ini Wakil Menteri LHK, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama KLHK. [*]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA