Lima Stafsus Wapres Maruf Belum Setor LHKPN ke KPK

IS
Oleh Ivan Setyadhi
Jumat 21 Februari 2020
share
Plt Jubir KPK, Ipi Maryati - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Sebanyak lima dari delapan stafkhusus (stafsus)Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang mulai bekerja pada 25 November 2019 belum melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lima stafsus ini baru menduduki jabatan publik atau dengan kata lain belum pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

"Lima orang stafsus Wapres lainnya merupakan wajib lapor khusus dengan batas waktu 24 Februari 2020," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati melalui keterangan pers, Jumat (21/2/2020).

Ipi menjelaskan, untuk tiga stafsus wapres lainnya diwajibkan menyerahkan LHKPN periodik lantaran pernah menduduki jabatan publik sebelumnya.

Laporan harta kekayaan periodik tenggatnya pada 31 Maret 2020. Namun, dari tiga stafsus Wapres yang diwajibkan menyerahkan LHKPN periodik, baru satu orang yang telah melaporkan hartanya ke KPK.

"Untuk stafsus Wakil Presiden tercatat, satu dari tiga wajib lapor periodik telah menyampaikan laporan hartanya," kata Ipi.

KPK, kata Ipi mengimbau para stafsus dan Wantimpres atau penyelenggara negara lainnya untuk segera menyampaikan LHKPN. Secara nasional, Ipi mengungkapkan, hingga Kamis (20/2/2020), tingkat kepatuhan LHKPN yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN atau BUMD masih relatif rendah.

Dari 356.854 penyelenggara negara yang wajib lapor, baru 138.803 penyelenggara negara yang menyerahkan LHKPN ke KPK atau hanya sekitar 38,9 persen.
"Dari total 356.854 wajib lapor, telah lapor 138.803 dan sisanya 218.051 belum lapor," kata Ipi. [adc]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA